Pasang Iklan
Ukuran: 160×600 (Desktop)
Pasang Iklan
Ukuran: 160×600 (Desktop)
Menampilkan 110 dari 200 hasil · ~108ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 8 · Tahun 2021
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara
literasihukum.com/peraturan/14596/pembentukan-pengadilan-tinggi-agama-bali-pengadilan-tinggi-agama-papua-barat-pengadilan-tinggi-agama-kepulauan-riau-pengadilan-tinggi-agama-sulawesi-barat-dan-pengadilan-tinggi-agama-kalimantan-utara
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kaliman…
Opini • 14 Dec 2024
Menilik Realita Kekerasan Gender: Tantangan dan Harapan dalam Mengatasi Diskriminasi terhadap Perempuan dan Laki-laki
literasihukum.com/menilik-realita-kekerasan-gender-tantangan-dan-harapan-dalam-mengatasi-diskriminasi-terhadap-perempuan-dan-laki-laki
…rtikel ini mengupas realita kekerasan berbasis gender yang mencakup diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki.
Peraturan Peraturan Menteri Agama · No. 8 · Tahun 2024 • 14 Jun 2026
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024
literasihukum.com/peraturan/15361/perubahan-atas-peraturan-menteri-agama-nomor-18-tahun-2020-tentang-rencana-strategis-kementerian-agama-tahun-2020-2024
Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024
Peraturan Peraturan Menteri Agama · No. 9 · Tahun 2025 • 05 Jun 2026
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon
literasihukum.com/peraturan/14436/perubahan-keempat-atas-peraturan-menteri-agama-nomor-21-tahun-2013-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-institut-agama-islam-negeri-ambon
Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon
Peraturan Peraturan Menteri Agama · No. 26 · Tahun 2024
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Ambon
literasihukum.com/peraturan/14795/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-agama-nomor-18-tahun-2012-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-institut-agama-kristen-negeri-ambon
Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Ambon
Peraturan Peraturan Menteri Agama · No. 2 · Tahun 2025
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak
literasihukum.com/peraturan/14579/perubahan-keempat-atas-peraturan-menteri-agama-nomor-94-tahun-2013-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-institut-agama-islam-negeri-pontianak
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak
Kamus Hukum
Hak Atas Perlindungan Perempuan
literasihukum.com/kamus-hukum/1468/hak-atas-perlindungan-perempuan
Hak Atas Perlindungan Perempuan Hak Atas Perlindungan Perempuan adalah kewenangan subjek hukum terkait hak atas perlindungan perempuan. Kategori: Hak Asasi Manusia Contoh: Pemegang hak atas perlindungan perempuan dapat menuntut perlindungan…
Opini • 04 Sep 2024
Nikah Siri : Bentuk Perlindungan atau Penghancuran Terhadap Perempuan?
literasihukum.com/nikah-siri-bentuk-penghacunran-perempuan
Apakah nikah siri adalah sebagai solusi atau justru pintu masuk menuju masalah baru?
Opini • 01 Feb 2024
Awas! Catcalling: Tindak Pidana Kekerasan Seksual Verbal, Begini Cara Pembuktianya
literasihukum.com/cara-pembuktian-pidana-catcalling
…ah satu tindak pidana kekerasan seksual verbal. Catcalling adalah kasus yang menimpa kaum perempuan yang kerap dianggap hal biasa dan wajar.
Opini • 23 Apr 2025
Hukum Progresif dan Pemenuhan Hak Pemberdayaan Perempuan Bekerja: Urgensi Reformasi Cuti Suami (Paternity Leave) dalam Perspektif Kesejahteraan Ibu dan Anak
literasihukum.com/hukum-progresif-dan-pemenuhan-hak-pemberdayaan-perempuan-bekerja-urgensi-reformasi-cuti-suami-paternity-leave-dalam-perspektif-kesejahteraan-ibu-dan-anak
Artikel ini membahas urgensi Reformasi Cuti Suami (Paternity Leave) dalam Perspektif Kesejahteraan Ibu dan Anak
Pasang Iklan
Ukuran: 970×250, 970×90, 728×90 (Desktop) • 320×100 (Mobile)
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.