Menampilkan 81–87 dari 87 hasil
· ~0ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 29 May 2024
PDI-P Tolak Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR: Hal Biasa
news.literasihukum.com/pdi-p-tolak-revisi-uu-mk
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan telah berkomunikasi dengan fraksi-fraksi partai lain untuk bersama-sama menolak pengesahan Rancangan Un...
Berita
• 21 Aug 2025
DPR Setujui Inosentius Samsul Jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat
news.literasihukum.com/dpr-setujui-inosentius-samsul-jadi-calon-hakim-mk-gantikan-arief-hidayat
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui Inosentius Samsul sebagai calon Hakim Konstitusi dari unsur DPR. Keputusan ini diambil setelah Inosentius,...
Materi Hukum
• 24 Sep 2025
Non-Derogable Rights di Indonesia: Antara Jaminan Konstitusi dan Realitas Politik Kekuasaan
literasihukum.com/non-derogable-rights-di-indonesia
Mengapa HAM absolut di Indonesia sering terabaikan? Artikel ini mengupas kesenjangan antara jaminan konstitusi dan realitas politik yang melemahkan non-derogable rights.
Berita
• 21 Aug 2025
Tok! DPR Sahkan Inosentius Samsul Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Arief Hidayat
news.literasihukum.com/dpr-sahkan-inosentius-samsul-jadi-hakim-konstitusi
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui Inosentius Samsul sebagai Hakim Konstitusi dari unsur DPR. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna ketiga Masa...
Materi Hukum
• 30 Sep 2025
Runtuhnya Negara Hukum dan Demokrasi: Pelajaran Global dan Tantangan di Indonesia
literasihukum.com/runtuhnya-negara-hukum-dan-demokrasi
Artikel opini ini mengulas runtuhnya negara hukum dan demokrasi di dunia serta tanda kemunduran demokrasi Indonesia, disertai solusi menjaga supremasi hukum.
Berita
• 14 Mar 2026
KPK Tetapkan Bupati Cilacap Tersangka Pemerasan THR
news.literasihukum.com/kpk-tetapkan-bupati-cilacap-tersangka-pemerasan-thr
KPK tetapkan Bupati Cilacap dan Sekda sebagai tersangka pemerasan THR. Dana diduga ditarik dari perangkat daerah. Apa dampak hukumnya?
Berita
• 22 Apr 2026
DPR Sahkan UU PSDK, LPSK Segera Bentuk Perwakilan di Daerah
news.literasihukum.com/dpr-sahkan-uu-psdk-lpsk-segera-bentuk-perwakilan-di-daerah
Merespons keterbatasan akses di daerah, UU PSDK yang baru disahkan DPR RI resmi memandatkan LPSK untuk membentuk kantor perwakilan sesuai kebutuhan wilayah.
