Menampilkan 81–90 dari 169 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 06 Mar 2026
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Ini Risiko Besar Menjelang Pemilu 2029
news.literasihukum.com/en/revisi-uu-pemilu-belum-dibahas-ini-risiko-besar-menjelang-pemilu-2029
Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR segera membahas revisi UU Pemilu. Pembahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiapan Pemilu 2029 dan mempersempit partisipasi publik.
Opini
• 10 Sep 2025
Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum
literasihukum.com/en/concerning-the-authority-of-tni-cyber-patrols-in-the-realm-of-law-enforcement
Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum
Berita
• 29 Mar 2024
Tokoh-tokoh Akademisi dan Masyarakat Sipil Ajukan Amicus Curiae Minta Diskualifikasi Gibran
news.literasihukum.com/en/academics-and-civil-society-figures-file-amicus-curiae-requesting-gibrans-disqualification
Sebanyak 303 tokoh yang tergabung dalam Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil telah mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan (amicus curiae) kepada Mahkamah Konstitusi .
Materi Hukum
• 05 Mar 2023
Eksistensi Drone menurut Hukum Internasional dan Indonesia
literasihukum.com/en/the-existence-of-drones-according-to-international-and-indonesian-law
Pelajari tinjauan hukum internasional dan Indonesia atas keberadaan drone.
Opini
• 31 Jan 2024
Akta Kelahiran Anak Luar Kawin: Hak Anak Mencantumkan Nama Ayah Biologisnya
literasihukum.com/en/birth-certificate-of-a-child-born-out-of-wedlock-the-childs-right-to-include-the-name-of-their-biological-father
Artikel ini berisi solusi dalam pembuatan akta kelahiran bagi anak luar kawin yang akan mencantumkan nama ayah biologisnya dalam akta kelahiran
Berita
• 03 Jun 2024
Usulan Revisi UU TNI dan Polri Sebaiknya Dihentikan, Presiden Diharapkan Tidak Mengeluarkan Surpres
news.literasihukum.com/en/the-proposed-revisions-to-the-indonesian-national-armed-forces-tni-and-indonesian-national-police-polri-laws-should-be-halted-the-president-is-expected-not-to-issue-a-presidential
Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang TNI dan Polri dinilai perlu dihentikan.
Opini
• 04 Jan 2026
Negara Tanpa Malu: Maladministrasi sebagai Delik Kekuasaan
literasihukum.com/en/a-shameless-nation-maladministration-as-an-offense-of-power
…nistrasi publik sebagai delik kekuasaan yang dinormalisasi, menggerus martabat hukum, hak warga, & kualitas pelayanan publik
Opini
• 27 Jan 2024
Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi
literasihukum.com/en/the-formula-of-corruption-3-keys-to-corruption-occurring
Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas
Opini
• 07 Jan 2026
Kritik Publik sebagai Cermin Demokrasi dari Introspeksi ke Intimidasi
literasihukum.com/en/public-criticism-as-a-mirror-of-democracy-from-introspection-to-intimidation
Kritik publik adalah hak demokrasi yang seharusnya jadi introspeksi pejabat, bukan dibalas menjadi intimidasi.
Opini
• 29 Feb 2024
Struktur Peradilan untuk Sengketa Tata Usaha Negara
literasihukum.com/en/judicial-structure-for-state-administrative-disputes
Pelajari secara praktis mengenai struktur peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara.