Editorial • 31 Mar 2026

PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun

literasihukum.com/pp-tunas-tak-boleh-berhenti-pada-operasi-tertib-akun

PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.

Opini • 03 May 2025

Ketika MK Menjinakkan Pasal Karet UU ITE

literasihukum.com/ketika-mk-menjinakkan-pasal-karet-uu-ite

…UU-XXI/2024 menafsir ulang pasal karet UU ITE demi jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kritik dan harapan dikupas tuntas.

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Menagih Janji Partisipasi Publik Digital: Evaluasi dan Reformasi E-Participation dalam Legislasi Indonesia

literasihukum.com/optimalisasi-partisipasi-publik-online-proses-legislasi

Literasi Hukum - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi sebuah tonggak sejarah dalam demokrasi legislatif Indonesia. Untuk pertama kalinya, konsep partisipasi publik yang ber...

Materi Hukum • 24 Apr 2026

Analisis Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha E-Commerce Perihal Kerugian Konsumen dalam Transaksi Digital

literasihukum.com/analisis-tanggung-jawab-perdata-ecommerce

Artikel ini mengulas tanggung jawab perdata pelaku usaha e-commerce terhadap kerugian konsumen berdasarkan KUHPerdata, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen

Opini • 07 Apr 2026

Dekonstruksi UU PPMI: Menjawab Celah Hukum Cyber Trafficking

literasihukum.com/dekonstruksi-uu-ppmi-menjawab-celah-hukum-cyber-trafficking

UU PPMI perlu dekonstruksi untuk lindungi PMI dari cyber trafficking. Mandat surveilans digital & diplomasi siber transnasional mendesak.

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 8 · Tahun 2025 • 01 Sep 2025

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

literasihukum.com/peraturan/8449/penyelenggaraan-ketertiban-umum-dan-ketentraman-masyarakat-serta-pelindungan-masyarakat

…paten Boyolali Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 2025 • 01 Sep 2025

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

literasihukum.com/peraturan/307/penyelenggaraan-ketertiban-umum-ketentraman-masyarakat-dan-perlindungan-masyarakat

…Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 8 · Tahun 2025 • 19 Sep 2025

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

literasihukum.com/peraturan/7977/penyelenggaraan-ketertiban-umum-dan-ketentraman-masyarakat-serta-pelindungan-masyarakat

…bupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 2 · Tahun 2025 • 13 Jun 2026

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

literasihukum.com/peraturan/13312/penyelenggaraan-ketertiban-umum-dan-ketenteraman-masyarakat-serta-perlindungan-masyarakat

…n Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 61 · Tahun 2025 • 22 Jul 2026

Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat

literasihukum.com/peraturan/6112/pengadaan-pengangkatan-dan-pemberhentian-pegawai-badan-layanan-umum-daerah-pusat-kesehatan-masyarakat-dan-uptd-laboratorium-kesehatan-masyarakat

…gadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat