Menampilkan 61–70 dari 160 hasil
· ~50ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 10 · Tahun 2024
• 25 Jul 2026
Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
literasihukum.com/peraturan/15297/pakaian-dinas-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-kementerian-dalam-negeri-dan-pemerintah-daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2025
• 25 Jul 2026
Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Berprestasi
literasihukum.com/peraturan/3351/pedoman-pemberian-penghargaan-kepada-pegawai-aparatur-sipil-negara-berprestasi
…ung Mas Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Berprestasi
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 84 · Tahun 2012
• 25 Jul 2026
Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan Kepada Para Guru Agama dan Guru Madrasah Berstatus Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas di TK, SLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, RA/BA, MI, MTs dan MA Tahun Anggaran 2012
literasihukum.com/peraturan/11106/pemberian-tunjangan-penambahan-penghasilan-kepada-para-guru-agama-dan-guru-madrasah-berstatus-pegawai-negeri-sipil-yang-bertugas-di-tk-slb-sdsdlb-smpsmplb-smasmalb-smk-raba-mi-mts-dan-ma-tahun-anggaran-2012
…Penambahan Penghasilan Kepada Para Guru Agama dan Guru Madrasah Berstatus Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas di TK, SLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, RA/BA, MI, MTs dan MA Tahun Anggaran 2012
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 9 · Tahun 2024
• 25 Jul 2026
Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan melalui Penyesuaian
literasihukum.com/peraturan/15298/tata-cara-pengangkatan-pegawai-negeri-sipil-dalam-jabatan-fungsional-penata-perizinan-melalui-penyesuaian
…ran Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan melalui Penyesuaian
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 30 · Tahun 2025
• 24 Jul 2026
Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
literasihukum.com/peraturan/1975/pakaian-dinas-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-nusa-tenggara-timur
…(Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Berita
• 29 Mar 2024
Tokoh-tokoh Akademisi dan Masyarakat Sipil Ajukan Amicus Curiae Minta Diskualifikasi Gibran
news.literasihukum.com/akademisi-ajukan-sebagai-amicus-curiae-ke-mk
Sebanyak 303 tokoh yang tergabung dalam Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil telah mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan (amicus curiae) kepada Mahkamah Konstitusi .
Materi Hukum
• 05 Mar 2023
Eksistensi Drone menurut Hukum Internasional dan Indonesia
literasihukum.com/keberadaan-drone-menurut-hukum
Pelajari tinjauan hukum internasional dan Indonesia atas keberadaan drone.
Opini
• 31 Jan 2024
Akta Kelahiran Anak Luar Kawin: Hak Anak Mencantumkan Nama Ayah Biologisnya
literasihukum.com/akta-kelahiran-anak-luar-kawin
Artikel ini berisi solusi dalam pembuatan akta kelahiran bagi anak luar kawin yang akan mencantumkan nama ayah biologisnya dalam akta kelahiran
Berita
• 03 Jun 2024
Usulan Revisi UU TNI dan Polri Sebaiknya Dihentikan, Presiden Diharapkan Tidak Mengeluarkan Surpres
news.literasihukum.com/revisi-uu-tni-dan-polri-sebaiknya-dihentikan
Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang TNI dan Polri dinilai perlu dihentikan.
Berita
• 06 Mar 2026
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Ini Risiko Besar Menjelang Pemilu 2029
news.literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-belum-dibahas-risiko-menjelang-pemilu-2029
Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR segera membahas revisi UU Pemilu. Pembahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiapan Pemilu 2029 dan mempersempit partisipasi publik.