Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 239 · Tahun 2015 • 24 Nov 2015

Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

literasihukum.com/peraturan/1503/tata-cara-pemberian-rekomendasi-atas-permohonan-sesuatu-hak-di-atas-bidang-tanah-hak-pengelolaan-tanah-eks-desa-dan-tanah-ekskota-praja-milikdikuasai-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta

…arta Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Berita • 28 Feb 2024

Hakim Kabulkan Gugatan Praperadilan Helmut Hermawan, Penyuap Eddy Hiariej

news.literasihukum.com/hakim-kabulkan-praperadilan-helmut-hermawan

Jakarta, Literasi Hukum - Setelah Eddy Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dibebaskan dari status tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap, kini Direktur Utama PT Citra Lampia Mand...

Opini • 30 Sep 2023

Keadilan Restoratif: Solusi Penyelesaian Over Kapasitas Lapas dalam Perkara Narkotika

literasihukum.com/narkotika-dengan-keadilan-restoratif

Literasi Hukum - Sistem Peradilan Pidana yang kian hari semakin lunak melahirkan sebuah tanggungjawab bagi Negara untuk melakukan perubahan. Tanggung jawab ini berupa mengembalikan aspek keadilan yang...

Berita • 12 Jan 2026

KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Pemeriksaan Pajak di KPP Madya Jakut, 3 Ditahan sebagai Penerima

news.literasihukum.com/kpk-tetapkan-5-tersangka-suap-pemeriksaan-pajak-di-kpp-madya-jakut-3-ditahan-sebagai-penerima

KPK menetapkan 5 tersangka suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara usai OTT 9 Januari 2026. Para tersangka ditahan 11–30 Januari 2026, dengan sangkaan pasal UU Tipikor jo. KUHP.

Materi Hukum • 01 Mar 2024

Tujuan, Fungsi dan Sifat Hukum Acara Pidana

literasihukum.com/tujuan-fungsi-dan-sifat-hukum-acara-pidana

Artikel ini membahas tujuan hukum acara pidana, fungsi hukum acara pidana, dan sifat hukum acara pidana. Yuk simak penjelasannya di bawah ini.

Opini • 27 Mar 2023

Eksistensi Prinsip Dominus Litis yang Dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia

literasihukum.com/eksistensi-prinsip-dominus-litis

Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang arti dan relevansi prinsip Dominus Litis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Prinsip ini menunjukkan kedudukan Kejaksaan sebagai pengendali perkar...

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 69 · Tahun 2024 • 02 Jul 2026

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

literasihukum.com/peraturan/16109/perubahan-atas-peraturan-presiden-nomor-60-tahun-2017-tentang-penghasilan-dan-hak-hak-lain-kepala-perwakilan-ombudsman-republik-indonesia-di-daerah

…024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 25 · Tahun 1959 • 26 Jun 2026

Pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

literasihukum.com/peraturan/15579/pelaksanaan-undang-undang-no-10-tahun-1959-tentang-pembatalan-hak-hak-pertambangan

…omor 25 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 31 · Tahun 2025 • 20 Jun 2026

Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2049

literasihukum.com/peraturan/12666/rencana-induk-pemajuan-pelindungan-dan-pemenuhan-hak-hak-penyandang-disabilitas-tahun-2025-2049

…Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2049

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 68 · Tahun 1958 • 17 Jul 2026

Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita

literasihukum.com/peraturan/15918/persetujuan-konvensi-hak-hak-politik-kaum-wanita

Undang-undang (UU) Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita