Menampilkan 61–70 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 28 · Tahun 2024
• 12 Jul 2026
RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022-2041
literasihukum.com/peraturan/14065/rencana-induk-sistem-penyediaan-air-minum-kabupaten-bengkayang-tahun-2022-2041
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkayang Nomor 28 Tahun 2024 tentang RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022-2041
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 16 · Tahun 2025
• 11 Jul 2026
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
literasihukum.com/peraturan/409/organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-daerah-sistem-pengelolaan-air-limbah-domestik-pada-dinas-pekerjaan-umum-tata-ruang-perumahan-kawasan-permukiman-dan-pertanahan
…Maros Nomor 16 Tahun 2025 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 18 · Tahun 2025
• 11 Jul 2026
Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi
literasihukum.com/peraturan/4831/sistem-kerja-untuk-penyederhanaan-birokrasi
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Padang Lawas Nomor 18 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 22 · Tahun 2024
• 09 Jul 2026
Arsitektur Dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026
literasihukum.com/peraturan/17576/arsitektur-dan-peta-rencana-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-pemerintah-daerah-kota-sukabumi-tahun-2024-2026
…Walikota (Perwali) Kota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Arsitektur Dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026
Peraturan
Peraturan Menteri Perindustrian · No. 21 · Tahun 2024
• 08 Jul 2026
Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahuun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian
literasihukum.com/peraturan/15441/pencabutan-peraturan-menteri-perindustrian-nomor-6-tahuun-2021-tentang-petunjuk-pelaksanaan-evaluasi-atas-implementasi-sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-di-lingkungan-kementerian-perindustrian
…Perindustrian Nomor 6 Tahuun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian
Peraturan
Peraturan Menteri Perhubungan · No. 63 · Tahun 2021
• 08 Jul 2026
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak
literasihukum.com/peraturan/16372/peraturan-keselamatan-penerbangan-sipil-bagian-107-tentang-sistem-pesawat-udara-kecil-tanpa-awak
…an Nomor 63 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 18 · Tahun 2025
• 08 Jul 2026
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
literasihukum.com/peraturan/11210/perubahan-kedua-atas-peraturan-bupati-nomor-26-tahun-2023-tentang-sistem-dan-prosedur-pengelolaan-keuangan-daerah
…r 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 20 · Tahun 2003
• 08 Jul 2026
Sistem Pendidikan Nasional
literasihukum.com/peraturan/17528/sistem-pendidikan-nasional
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Materi Hukum
• 02 May 2025
Menyongsong Era Baru Hukum Pidana: Dari Warisan Kolonial Menuju Sistem yang Lebih Humanis
literasihukum.com/menyongsong-era-baru-hukum-pidana
KUHP baru 2023 dorong sistem hukum pidana yang lebih humanis, akomodatif, dan adil, dengan pendekatan restoratif dan perlindungan HAM yang lebih kuat.
Peraturan
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal · No. 2 · Tahun 2025
• 31 Jul 2026
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dibidang Investasi, Hlilirisasi, dan Penanaman Modal
literasihukum.com/peraturan/6866/penyelenggaraan-pengembangan-kompetensi-melalui-sistem-pembelajaran-terintegrasi-dibidang-investasi-hlilirisasi-dan-penanaman-modal
…enanaman Modal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dibidang Investasi, Hlilirisasi, dan Penanaman Modal