Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 13 · Tahun 2025 • 25 Jul 2026

Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara

literasihukum.com/peraturan/10678/pakaian-dinas-aparatur-sipil-negara

…upati (Perbup) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 10 · Tahun 2024 • 25 Jul 2026

Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

literasihukum.com/peraturan/15297/pakaian-dinas-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-kementerian-dalam-negeri-dan-pemerintah-daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2025 • 25 Jul 2026

Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Berprestasi

literasihukum.com/peraturan/3351/pedoman-pemberian-penghargaan-kepada-pegawai-aparatur-sipil-negara-berprestasi

…ung Mas Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Berprestasi

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 84 · Tahun 2012 • 25 Jul 2026

Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan Kepada Para Guru Agama dan Guru Madrasah Berstatus Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas di TK, SLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, RA/BA, MI, MTs dan MA Tahun Anggaran 2012

literasihukum.com/peraturan/11106/pemberian-tunjangan-penambahan-penghasilan-kepada-para-guru-agama-dan-guru-madrasah-berstatus-pegawai-negeri-sipil-yang-bertugas-di-tk-slb-sdsdlb-smpsmplb-smasmalb-smk-raba-mi-mts-dan-ma-tahun-anggaran-2012

…Penambahan Penghasilan Kepada Para Guru Agama dan Guru Madrasah Berstatus Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas di TK, SLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, RA/BA, MI, MTs dan MA Tahun Anggaran 2012

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 9 · Tahun 2024 • 25 Jul 2026

Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan melalui Penyesuaian

literasihukum.com/peraturan/15298/tata-cara-pengangkatan-pegawai-negeri-sipil-dalam-jabatan-fungsional-penata-perizinan-melalui-penyesuaian

…ran Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan melalui Penyesuaian

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 30 · Tahun 2025 • 24 Jul 2026

Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

literasihukum.com/peraturan/1975/pakaian-dinas-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-nusa-tenggara-timur

…(Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Opini • 03 Sep 2025

Negara Hukum: Tempat Nyawa Cuma Seharga Sidang Etik

literasihukum.com/en/the-rule-of-law-where-a-life-is-only-worth-an-ethics-hearing

Analisis hukum pelanggaran HAM oleh aparat. Membedah mengapa anggota Polri pelaku pidana harus diadili di peradilan umum, bukan sekadar sidang etik internal.

Opini • 30 May 2023

2 Sistem Pemilu Proporsional: Terbuka vs Tertutup

literasihukum.com/en/2-proportional-electoral-systems-open-vs-closed

Literasi Hukum - Pertimbangan mendalam tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup di Indonesia. Analisis kelebihan, kekurangan, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam judicial review. Baca a...

Opini • 09 May 2024

Pengaruh Viralitas terhadap Penegakan Hukum

literasihukum.com/en/the-influence-of-virality-on-law-enforcement

Artikel opini ini membahas tentang dampak yang ditimbulkan oleh sesuatu yang viral di media sosial terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Opini • 15 Sep 2024

Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

literasihukum.com/en/an-examination-of-the-constitutional-courts-position-in-regional-head-election-disputes-715

Artikel ini akan menelaah manuver dan posisi MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada, terutama pasca putusannya yang memengaruhi kerangka hukum pemilu dan pilkada. Fakta hukum berupa konstitusi, perat...