Menampilkan 51–60 dari 184 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 45 · Tahun 2025
• 10 Jul 2026
Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum
literasihukum.com/peraturan/4880/penempatan-uang-daerah-pada-bank-umum
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Jayapura Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 17 · Tahun 2016
• 30 Jun 2026
PEMBERIAN BESARAN UANG MUKA KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH KOTA PAREPARE TAHUN 2016
literasihukum.com/peraturan/972/pemberian-besaran-uang-muka-kepada-penyedia-barangjasa-lingkup-pemerintah-kota-parepare-tahun-2016
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 17 Tahun 2016 tentang PEMBERIAN BESARAN UANG MUKA KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH KOTA PAREPARE TAHUN 2016
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 67 · Tahun 2012
• 25 Jun 2026
Pemberian Uang Duka Wafat Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan dan Keluarganya
literasihukum.com/peraturan/11403/pemberian-uang-duka-wafat-kepada-pegawai-negeri-sipil-pensiunan-dan-keluarganya
…nur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pemberian Uang Duka Wafat Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan dan Keluarganya
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 54 · Tahun 2025
• 23 Jul 2026
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Berupa Bantuan Uang Kepada Siswa Miskin Peserta Didik Jenjang Kesetaraan Paket A, Paket B Dan Paket C
literasihukum.com/peraturan/5150/pedoman-pelaksanaan-pemberian-beasiswa-berupa-bantuan-uang-kepada-siswa-miskin-peserta-didik-jenjang-kesetaraan-paket-a-paket-b-dan-paket-c
…ah Laut Nomor 54 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Berupa Bantuan Uang Kepada Siswa Miskin Peserta Didik Jenjang Kesetaraan Paket A, Paket B Dan Paket C
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1955
• 16 Jul 2026
Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
literasihukum.com/peraturan/16785/pemberian-kuasa-kepada-menteri-keuangan-untuk-mengambil-uang-muka-pada-bank-indonesia-lebih-dari-pada-batas-yang-ditetapkan-dalam-pasal-19-ayat-2-undang-undang-pokok-bank-indonesia-1953-undang-undang-no-11-tahun-1953
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1955 tentang Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 32 · Tahun 2025
• 15 Jul 2026
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
literasihukum.com/peraturan/745/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-14-tahun-2024-tentang-petunjuk-teknis-pelaksanaan-pemberian-bantuan-sosial-uang-bagi-anak-terlantar-melalui-lembaga-kesejahteraan-sosial-anak
…n Bupati Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
Opini
• 26 Feb 2024
Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia
literasihukum.com/politik-dinasti-dalam-perspektif-demokrasi
Literasi Hukum – Politik dinasti merupakan salah satu fenomena yang kerap dijumpai dalam proses pemilu. Tak jarang, hal tersebut menjadi bahan perdebatan yang hangat di kalangan masyarakat. Mengingat,...
Kamus Hukum
Amnesti
literasihukum.com/kamus-hukum/46/amnesti
…ngampunan yang menghapus akibat pidana terhadap suatu perbuatan tertentu, umumnya terkait politik. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Amnesti" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: Praktik Hukum Rujukan: Prak…
Kamus Hukum
Self-determination
literasihukum.com/kamus-hukum/908/self-determination
Self-determination Hak suatu bangsa untuk menentukan status politik dan mengembangkan ekonomi, sosial, dan budayanya. Contoh: Dalam kerja sama lintas negara, konsep self-determination sering menjadi rujukan. Hukum Internasional Rujukan umum…
Opini
• 14 Mar 2023
Kedudukan Partai Politik dalam Pengujian Undang-Undang: Legal Standing dan Batasannya menurut Putusan Mahkamah Konstitusi
literasihukum.com/legal-standing-dan-batasannya
Literasi Hukum - Artikel ini membahas Kedudukan Partai Politik dalam Pengujian Undang-Undang yang ditinjau dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dalam artikel ini juga dibahas mengena...