Peraturan Peraturan Menteri Perdagangan · No. 25 · Tahun 2025 • 30 Jun 2026

Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Oleh Pemerintah Daerah

literasihukum.com/peraturan/8590/tata-cara-penerbitan-surat-tanda-pendaftaran-waralaba-oleh-pemerintah-daerah

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Oleh Pemerintah Daerah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 16 · Tahun 2013 • 29 Jul 2026

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA OLEH BUPATI KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

literasihukum.com/peraturan/8399/pelimpahan-kewenangan-pengambilan-sumpah-dan-pelantikan-anggota-badan-permusyawaratan-desa-oleh-bupati-kepada-camat-dalam-wilayah-kabupaten-luwu-timur

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA OLEH BUPATI KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Peraturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan · No. 7 · Tahun 2025 • 16 Jul 2026

Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan oleh Pemerintah

literasihukum.com/peraturan/14368/perubahan-atas-peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-20-tahun-2022-tentang-pedoman-pembayaran-dana-iuran-peserta-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan-oleh-pemerintah

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan oleh Pemerintah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 21 · Tahun 2015 • 13 Jul 2026

KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

literasihukum.com/peraturan/773/kewajiban-kepesertaan-badan-penyelenggara-jaminan-sosial-kesehatan-dalam-pemberian-pelayanan-perizinan-oleh-pemerintah-daerah

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 21 Tahun 2015 tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 27 · Tahun 2024 • 12 Jul 2026

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT YANG DIBIAYAI OLEH DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT

literasihukum.com/peraturan/14064/perlindungan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-perkebunan-sawit-yang-dibiayai-oleh-dana-bagi-hasil-perkebunan-sawit

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkayang Nomor 27 Tahun 2024 tentang PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT YANG DIBIAYAI OLEH DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT

Kamus Hukum

Perda

literasihukum.com/kamus-hukum/192/perda

Perda Peraturan Daerah yang dibentuk oleh DPRD bersama kepala daerah. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Perda" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: Praktik Hukum Rujukan: Praktik dan literatur hukum

Berita • 15 May 2024

Bawaslu dan Pihak Terkait Benarkan Perolehan Suara KPU di Cilincing, Partai Demokrat Tetap Gagal Raih Kursi ke-9 DPRD DKI Jakarta 2

news.literasihukum.com/demokrat-gagal-raih-kursi-dprd-dki-jakarta

Sidang MK bahas sengketa hasil Pemilu DKI Jakarta 2. KPU tegaskan rekapitulasi di Cilincing sesuai aturan, Partai Demokrat ajukan keberatan.

Kamus Hukum

Peraturan Daerah

literasihukum.com/kamus-hukum/2252/peraturan-daerah

Peraturan Daerah Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan pemerintah daerah dan DPRD. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat peraturan daerah melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Rujukan: Undang-Undang D…

Berita • 03 Jun 2024

KY Didesak Lakukan Uji Etik atas Putusan MA tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah

news.literasihukum.com/syarat-usia-calon-kepala-daerah

Proses pembuatan putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 mengenai uji materi syarat usia minimal calon kepala daerah perlu diuji secara etik.

Opini • 26 Oct 2024

Telaah Normatif Bentrokan Hak Asasi Manusia dengan Netralitas ASN dalam Kebebasan Hak Berbicara

literasihukum.com/bentrokan-ham-dengan-netralitas-asn

Sebagai penyelenggara negara, ASN dibatasi haknya terutama hak bersuara demi terjaganya netralitas. Namun, bagaimana harmonisasinya dengan HAM?