Menampilkan 51–60 dari 171 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 10 · Tahun 2025
Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025
literasihukum.com/peraturan/14819/pajak-penghasilan-pasal-21-atas-penghasilan-tertentu-yang-ditanggung-pemerintah-dalam-rangka-stimulus-ekonomi-tahun-anggaran-2025
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 64 · Tahun 1954
Pelaksanaan Pasal 2, Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 47 Tahun 1952)
literasihukum.com/peraturan/15565/pelaksanaan-pasal-2-ayat-2-undang-undang-no-20-tahun-1952-lembaran-negara-no-47-tahun-1952
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pasal 2, Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 47 Tahun 1952)
Peraturan
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha · No. 1 · Tahun 2023
Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender
literasihukum.com/peraturan/14295/pencabutan-peraturan-komisi-pengawas-persaingan-usaha-nomor-2-tahun-2010-tentang-pedoman-pasal-22-undang-undang-nomor-5-tahun-1999-tentang-larangan-persekongkolan-dalam-tender
…Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 29/PMK.03/2015 · Tahun 2015
Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009
literasihukum.com/peraturan/15467/penghapusan-sanksi-administrasi-bunga-yang-terbit-berdasarkan-pasal-19-ayat-1-undang-undang-nomor-6-tahun-1983-tentang-ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan-sebagaimana-telah-beberapa-kali-diubah-terakhir-dengan-undang-undang-nomor-16-tahun-2009
….03/2015 Tahun 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir den…
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 72 · Tahun 2025
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025
literasihukum.com/peraturan/7638/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-10-tahun-2025-tentang-pajak-penghasilan-pasal-21-atas-penghasilan-tertentu-yang-ditanggung-pemerintah-dalam-rangka-stimulus-ekonomi-tahun-anggaran-2025
…g Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025
Materi Hukum
• 13 Feb 2026
Diteror Debt Collector? Ini Aturan OJK 2026 & Cara Viralkan yang Aman
literasihukum.com/diteror-debt-collector-ini-aturan-ojk-2026-cara-viralkan-yang-aman
…terbaru 2026, syarat penarikan kendaraan, dan cara aman memviralkan oknum tanpa terjerat UU ITE.
Materi Hukum
• 27 May 2024
Warga Negara Asing dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia: Sebuah Analisis Komprehensif
literasihukum.com/warga-negara-asing-dan-penegakan-hukum-pidana
Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang bagaimana warga negara asing dapat dipidana di Indonesia
Materi Hukum
• 11 Jul 2025
Panduan Lengkap Hukum AI untuk Bisnis di Indonesia: Menavigasi Regulasi, Hak Cipta, dan Tanggung Jawab
literasihukum.com/panduan-lengkap-hukum-ai-untuk-bisnis-di-indonesia-menavigasi-regulasi-hak-cipta-dan-tanggung-jawab
…Hukum - Pahami aspek hukum AI di Indonesia. Panduan lengkap bagi bisnis membahas regulasi UU PDP, hak cipta, tanggung jawab hukum, dan mitigasi risiko praktis. Dari Fiksi Ilmiah ke Alat St...
Materi Hukum
• 28 May 2024
Apa Saja Syarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdata dalam Pinjam Online?
literasihukum.com/apa-saja-syarat-sah-perjanjian
Pelajari bagaimana pinjaman online di Indonesia terintegrasi dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sah perjanjian
Materi Hukum
• 24 Apr 2026
Analisis Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha E-Commerce Perihal Kerugian Konsumen dalam Transaksi Digital
literasihukum.com/analisis-tanggung-jawab-perdata-ecommerce
…jawab perdata pelaku usaha e-commerce terhadap kerugian konsumen berdasarkan KUHPerdata, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen