Menampilkan 51–60 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 08 Mar 2024
Menakar Akar Korupsi Partai Politik dalam Sistem Hukum Indonesia
literasihukum.com/en/gauging-the-roots-of-political-party-corruption-in-the-indonesian-legal-system
Analisis akar korupsi di partai politik Indonesia dan urgensi adopsi Pasal 18 UNCAC untuk menutup celah hukum perdagangan pengaruh.
Peraturan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 5 · Tahun 2024
• 15 Jul 2026
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
literasihukum.com/peraturan/15437/perubahan-atas-peraturan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-90-tahun-2021-tentang-pembangunan-dan-evaluasi-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-dari-korupsi-dan-wilayah-birokrasi-bersih-dan-melayani-di-instansi-pemerintah
…90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 71 · Tahun 2022
• 28 Nov 2022
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
literasihukum.com/peraturan/7592/pedoman-pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-dari-korupsi-dan-wilayah-birokrasi-bersih-dan-melayani-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-mempawah
…Nomor 71 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
Peraturan
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga · No. 11 · Tahun 2022
Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Melalui Whistleblowing System di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
literasihukum.com/peraturan/18472/tata-cara-penanganan-pelaporan-dugaan-tindak-pidana-korupsi-melalui-whistleblowing-system-di-lingkungan-kementerian-pemuda-dan-olahraga
…Olahraga Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Melalui Whistleblowing System di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 66 · Tahun 2023
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
literasihukum.com/peraturan/5365/pedoman-pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-dari-korupsi-dan-wilayah-birokrasi-bersih-dan-melayani-di-lingkungan-pemerintah-daerah-kabupaten-tasikmalaya
…Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 3 · Tahun 2025
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
literasihukum.com/peraturan/11203/pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-dari-korupsi-dan-wilayah-birokrasi-bersih-dan-melayani
…g Bawang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 28 · Tahun 1999
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
literasihukum.com/peraturan/17370/penyelenggara-negara-yang-bersih-dan-bebas-dari-korupsi-kolusi-dan-nepotisme
…g-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Peraturan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 21 · Tahun 2008
Pedoman Operasionalisasi Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
literasihukum.com/peraturan/16264/pedoman-operasionalisasi-wilayah-bebas-korupsi-di-lingkungan-departemen-pekerjaan-umum
…m dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Operasionalisasi Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
Peraturan
Peraturan Mahkamah Agung · No. 1 · Tahun 2020
• 08 Jul 2026
Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
literasihukum.com/peraturan/14395/pedoman-pemidanaan-pasal-2-dan-pasal-3-undang-undang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
…tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Opini
• 21 Jan 2026
Korupsi Kuota Haji: Menguji Efektivitas UU Penyelenggaraan Haji
literasihukum.com/en/hajj-quota-corruption-testing-the-effectiveness-of-the-hajj-implementation-law
Korupsi kuota haji menjerat eks Menteri Agama. Analisis mendalam tentang praktik korupsi terstruktur dan implikasinya dalam perspektif hukum.
