Menampilkan 51–60 dari 87 hasil
· ~0ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Presiden (Perpres) · No. 5 · Tahun 2025
Penertiban Kawasan Hutan
literasihukum.com/peraturan/1766/penertiban-kawasan-hutan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 9 · Tahun 2025
Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Menggunakan Metode Pemetaan Risiko Berbasis Sistem Analisa Dini
literasihukum.com/peraturan/11560/pengendalian-kebakaran-hutan-dan-lahan-menggunakan-metode-pemetaan-risiko-berbasis-sistem-analisa-dini
…an Walikota (Perwali) Kota Palangkaraya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Menggunakan Metode Pemetaan Risiko Berbasis Sistem Analisa Dini
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 52 · Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Prosedur Tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dan Pembentukan Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau.
literasihukum.com/peraturan/12261/perubahan-atas-peraturan-gubernur-riau-nomor-9-tahun-2020-tentang-prosedur-tetap-kriteria-penetapan-status-keadaan-darurat-bencana-dan-pembentukan-komando-satuan-tugas-pengendalian-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-provinsi-riau
…tatus Keadaan Darurat Bencana dan Pembentukan Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau.
Peraturan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. 13 · Tahun 2018
Standar dan Uji Kompetensi Petugas Lapangan Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan
literasihukum.com/peraturan/8575/standar-dan-uji-kompetensi-petugas-lapangan-pusat-pembiayaan-pembangunan-hutan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Standar dan Uji Kompetensi Petugas Lapangan Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 7 · Tahun 2012
TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN LUWU TIMUR
literasihukum.com/peraturan/8466/tugas-pokok-dan-rincian-tugas-jabatan-struktural-pada-kesatuan-pengelolaan-hutan-lindung-kabupaten-luwu-timur
…n 2012 tentang TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN LUWU TIMUR
Peraturan
Peraturan Menteri Kehutanan · No. 16 · Tahun 2025
Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perbenihan Tanaman Hutan
literasihukum.com/peraturan/8664/tata-cara-pengenaan-tarif-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-bidang-perbenihan-tanaman-hutan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perbenihan Tanaman Hutan
Materi Hukum
• 27 Jul 2025
Sistem Presidensialisme dalam Panduan Environmental Ethics
literasihukum.com/sistem-presidensialisme-dalam-panduan-environmental-ethics
Kekuasaan yang tidak terikat pada batas etik ekologis, pada akhirnya, akan menjadi kekuasaan yang destruktif.
Opini
• 15 Dec 2025
Peringatan dari Sumatera: Masa Depan Kalimantan di Tengah Laju Deforestasi
literasihukum.com/peringatan-dari-sumatera-masa-depan-kalimantan-di-tengah-laju-deforestasi
Angka-angka yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 10 Desember 2025 bukan sekadar statistik, melainkan lonceng kematian yang berbunyi nyaring dari arah barat Indonesia.
Opini
• 06 Apr 2026
Legalisasi Kekejaman Tambang di Kalimantan: Saat Hukum Melindungi Perusakan Lingkungan
literasihukum.com/hukum-yang-menyuburkan-kekejaman-tambang-yang-merampas-kalimantan
Sebuah negara layak disebut adil bukan karena ia kaya sumber daya, tetapi karena ia mampu menahan diri. Kalimantan hari ini adalah pengingat keras bahwa tanpa pembatasan hukum yang tegas, kekayaan alam berubah menjadi kutukan.
Materi Hukum
• 16 Apr 2026
Sejarah Hukum terhadap Relasi Manusia dengan Alam
literasihukum.com/sejarah-hukum-terhadap-relasi-manusia-dengan-alam
Relasi antara manusia dan alam bukan sekadar hubungan faktual, melainkan konstruksi makna yang membentuk cara manusia memahami dan mengaturnya melalui hukum. Dari sinilah hukum lahir sebagai cerminan nilai, sekaligus penentu posisi manusia…