Menampilkan 51–60 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Perhubungan · No. 69 · Tahun 2021
• 29 Jul 2026
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara
literasihukum.com/peraturan/16366/perubahan-atas-peraturan-menteri-perhubungan-nomor-pm-3-tahun-2019-tentang-tata-cara-dan-mekanisme-pengangkatan-pejabat-perbendaharaan-negara
…an Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 121 · Tahun 2014
• 24 Jul 2026
Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural
literasihukum.com/peraturan/12565/tunjangan-transportasi-bagi-pejabat-struktural
…si Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2014 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 20 · Tahun 2025
• 22 Jul 2026
Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu
literasihukum.com/peraturan/12043/mekanisme-pelaksanaan-perjalanan-dinas-bagi-pejabat-negara-pimpinan-dan-anggota-dprd-aparatur-sipil-negara-dan-pegawai-tidak-tetap-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-indramayu
…bupaten Indramayu Nomor 20 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 29 · Tahun 2013
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
literasihukum.com/peraturan/950/pelimpahan-kewenangan-pengelolaan-keuangan-pemerintah-daerah-kabupaten-maros-kepada-koordinator-pengelolaan-keuangan-daerah-bendahara-umum-daerah-pejabat-pengelola-keuangan-daerah-dan-kepala-satuan-kerja-perangkat-daerah
…AH KABUPATEN MAROS KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 37 · Tahun 2019
TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
literasihukum.com/peraturan/798/tata-cara-pelaksanaan-penyelesaian-tuntutan-ganti-kerugian-daerah-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain
…PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 17 · Tahun 2019
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
literasihukum.com/peraturan/355/teknis-pemberian-tunjangan-hari-raya-dan-tunjangan-ketiga-belas-bagi-pegawai-negeri-sipil-pejabat-negara-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-di-lingkungan-pemerintah-daerah-kabupaten-toraja-utara
…EKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 12 · Tahun 2019
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PAREPARE
literasihukum.com/peraturan/835/teknis-pemberian-tunjangan-hari-raya-gaji-dan-tunjangan-ketiga-belas-bagi-pegawai-negeri-sipil-pejabat-negara-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-di-lingkungan-pemerintahan-daerah-kota-parepare
…PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PAREPARE
Opini
• 13 Feb 2024
Keputusan Fiktif Positif dan Negatif
literasihukum.com/keputusan-fiktif-positif-negatif
Pahami bagaimana peranan keputusan fiktif positif dan negatif dalam administrasi pemerintahan Indonesia.
Materi Hukum
• 28 Mar 2025
Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
literasihukum.com/administrasi-pemerintahan
Artikel ini membahas KTUN fiktif positif, perluasan makna objek sengketa KTUN, keabsahan penetapan KTUN, serta penyelesaian sengketa dengan pengajuan gugatan
Opini
• 01 Aug 2024
Etika Kepemimpinan dalam Islam: Prinsip-Prinsip Penting yang Harus Dipahami
literasihukum.com/etika-kepemimpinan-dalam-agama-islam
Artikel ini membahas etika kepemimpinan dalam Islam, yang memiliki peran sangat signifikan dalam menciptakan suasana kepemimpinan yang efektif dan berkelanjutan.