Hasil Pencarian: Asas Non-Retroaktif

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 32 · Tahun 2022 • 19 Sep 2022

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

literasihukum.com/peraturan/8609/pendelegasian-kewenangan-pelayanan-perizinan-berusaha-dan-perizinan-non-berusaha-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu

…32 Tahun 2022 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 56 · Tahun 2022 • 15 Sep 2022

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH

literasihukum.com/peraturan/7561/perubahan-atas-peraturan-bupati-mempawah-nomor-29-tahun-2018-tentang-pengelolaan-pegawai-non-pegawai-negeri-sipil-pada-badan-layanan-umum-daerah-rumah-sakit-umum-daerah-dokter-rubini-mempawah

…PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH

Opini • 08 Feb 2024

Lebih Dekat dengan 3 Asas Otonomi Daerah Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

literasihukum.com/en/closer-look-at-the-3-principles-of-regional-autonomy-principles-of-regional-government-administration

Artikel ini membahas mengenai prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan konsep otonomi daerah.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 36 · Tahun 2022 • 10 Nov 2022

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN JENEPONTO

literasihukum.com/peraturan/1261/pendelegasian-kewenangan-dan-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-dan-non-perizinan-di-kabupaten-jeneponto

…36 Tahun 2022 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN JENEPONTO

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 40 · Tahun 2023 • 17 Apr 2023

PEDOMAN PENGGUNAAN DAN STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023

literasihukum.com/peraturan/3670/pedoman-penggunaan-dan-standar-biaya-dana-alokasi-khusus-non-fisik-bidang-kesehatan-bantuan-operasional-kesehatan-tahun-anggaran-2023

…Wajo Nomor 40 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PENGGUNAAN DAN STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Materi Hukum • 24 Sep 2025

Non-Derogable Rights di Indonesia: Antara Jaminan Konstitusi dan Realitas Politik Kekuasaan

literasihukum.com/en/non-derogable-rights-in-indonesia-between-constitutional-guarantees-and-the-political-reality-of-power

…l ini mengupas kesenjangan antara jaminan konstitusi dan realitas politik yang melemahkan non-derogable rights.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 9 · Tahun 2024 • 25 Apr 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

literasihukum.com/peraturan/2877/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-58-tahun-2022-tentang-pendelegasian-kewenangan-penyelenggaraan-perizinan-dan-non-perizinan-dari-bupati-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu

…BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 11 · Tahun 2024 • 25 Apr 2024

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

literasihukum.com/peraturan/2874/perubahan-kedua-atas-peraturan-bupati-nomor-58-tahun-2022-tentang-pendelegasian-kewenangan-penyelenggaraan-perizinan-dan-non-perizinan-dari-bupati-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu

…BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 51 · Tahun 2024 • 24 Sep 2024

ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2025

literasihukum.com/peraturan/10050/analisis-standar-belanja-non-fisik-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-mempawah-tahun-anggaran-2025

…n Bupati (Perbup) Kabupaten Mempawah Nomor 51 Tahun 2024 tentang ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2025

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 27 · Tahun 2024 • 06 Sep 2024

Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai

literasihukum.com/peraturan/4604/pengadaan-persyaratan-pengangkatan-penempatan-batas-usia-masa-kerja-hak-kewajiban-dan-pemberhentian-pegawai-yang-berasal-dari-tenaga-profesional-lainnya-non-aparatur-sipil-negara-pada-badan-layanan-umum-daerah-rumah-sakit-umum-daerah-h-damanhuri-barabai

…ja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai