Peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak · No. 5 · Tahun 2023 • 26 Jun 2026

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementeriaan Pemberdayaan Peremnpuan Dan Perlindungan Anak.

literasihukum.com/peraturan/18444/perubahan-atas-peraturan-menteri-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-nomor-4-tahun-2020-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kementeriaan-pemberdayaan-peremnpuan-dan-perlindungan-anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementeriaan Pember…

Peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak · No. 1 · Tahun 2024

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

literasihukum.com/peraturan/17822/perubahan-ketiga-atas-peraturan-menteri-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-nomor-3-tahun-2020-tentang-kelas-jabatan-di-lingkungan-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementeria…

Materi Hukum • 30 Apr 2026

Siapa Bertanggung Jawab dalam Kecelakaan Transportasi Publik?

literasihukum.com/siapa-bertanggung-jawab-kecelakaan-transportasi-publik

Siapa yang bertanggung jawab saat bus, kereta, kapal, atau pesawat kecelakaan? Simak dasar hukum ganti rugi, santunan, dan pidananya.

Opini • 03 Oct 2024

Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Sebagai Instrumen Perdagangan Gula Pasir di Indonesia

literasihukum.com/surat-perintah-penyerahan-barang

Artikel ini membahas perdagangan dalam hukum perdata, khususnya jual beli barang bergerak melalui Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB).

Peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak · No. 3 · Tahun 2024

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

literasihukum.com/peraturan/16038/jaringan-dokumentasi-dan-informasi-hukum-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak · No. 9 · Tahun 2022

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Penyusunan Instrumen Hukum Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

literasihukum.com/peraturan/14316/pembentukan-peraturan-perundang-undangan-dan-penyusunan-instrumen-hukum-di-lingkungan-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Penyusunan Instrumen Hukum Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Opini • 17 Feb 2023

Bolehkah Tidak Membayar Pinjaman Online Ilegal? Yuk Simak Penjelasannya

literasihukum.com/bolehkah-tidak-bayar-pinjaman-online

Literasi Hukum - Artikel ini menjelaskan mengenai dasar hukum pembayaran pinjaman online ilegal menurut hukum positif di Indonesia. Maraknya Pinjaman Online Tak heran jika aplikasi pinjaman onli...

Opini • 21 Sep 2025

Aspek Hukum dalam Transaksi Voucher Game Online: Panduan Aman agar Tak Merugi

literasihukum.com/aspek-hukum-dalam-transaksi-voucher-game-online

…top up game? Pahami aspek hukum transaksi voucher online & tips aman agar terhindar dari penipuan dan kerugian. Pelajari hakmu!

Kamus Hukum

Perjanjian sewa beli

literasihukum.com/kamus-hukum/2334/perjanjian-sewa-beli

Perjanjian sewa beli Perjanjian sewa beli adalah perikatan antara para pihak untuk pengaturan kontraktual tentang sewa beli. Kategori: Hukum Perdata Contoh: Para pihak menandatangani perjanjian sewa beli untuk mengatur hak dan kewajiban. Su…

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 30 · Tahun 2013 • 26 Sep 2013

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/18722/jaringan-dokumentasi-dan-informasi-hukum-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia