Menampilkan 41–50 dari 200 hasil
· ~2ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal · No. 3 · Tahun 2025
Perubahan atas Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Dibidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah
literasihukum.com/peraturan/6868/perubahan-atas-peraturan-menteri-investasikepala-badan-koordinasi-penanaman-modal-nomor-1-tahun-2022-tentang-tata-cara-pelaksanaan-kemitraan-dibidang-penanaman-modal-antara-usaha-besar-dengan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-daerah
…uran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Dibidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 5 · Tahun 2025
Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produk Usaha Pemerintah Daerah Pada Balai Benih Ikan.
literasihukum.com/peraturan/10996/tata-cara-pemungutan-retribusi-jasa-usaha-penjualan-hasil-produk-usaha-pemerintah-daerah-pada-balai-benih-ikan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produk Usaha Pemerintah Daerah Pada Balai Benih Ikan.
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 4 · Tahun 2025
Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
literasihukum.com/peraturan/13086/tata-cara-pemungutan-retribusi-jasa-usaha-atas-pelayanan-penjualan-hasil-produksi-usaha-pemerintah-daerah
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 164 · Tahun 2023
Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelpaoran Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak
literasihukum.com/peraturan/16178/tata-cara-pengenaan-pajak-penghasilan-atas-penghasilan-dari-usaha-yang-diterima-atau-diperoleh-oleh-wajib-pajak-yang-memiliki-peredaran-bruto-tertentu-dan-kewajiban-pelpaoran-usaha-untuk-dikukuhkan-sebagai-pengusaha-kena-pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelpaoran Usaha Unt…
Materi Hukum
• 13 Jul 2024
Perbedaan PTUN dan PN dalam Wewenangnya Terkait Perkara Pertanahan atas Sertifikat Hak Milik
literasihukum.com/perbedaan-ptun-dan-pn-dalam-perkara-pertanahan
Artikel ini membahas perbedaan dalam kewenangan mengadili perkara pertanahan di peradilan TUN dan peradilan umum, khususnya obyek sengketa berupa SHM
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 16 · Tahun 2015
• 15 Jul 2026
Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
literasihukum.com/peraturan/15481/tata-cara-pengundangan-peraturan-perundang-undangan-dalam-lembaran-negara-republik-indonesia-tambahan-lembaran-negara-republik-indonesia-berita-negara-republik-indonesia-dan-tambahan-berita-negara-republik-indonesia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tam…
Peraturan
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah · No. 08 /PER/M.KUKM/IX/2014 · Tahun 2014
• 22 Sep 2014
Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
literasihukum.com/peraturan/15324/pedoman-penyusunan-peraturan-perundang-undangan-di-bidang-koperasi-dan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08 /PER/M.KUKM/IX/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 236 · Tahun 2015
• 19 Nov 2015
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Dan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
literasihukum.com/peraturan/1606/usaha-penyediaan-tenaga-listrik-dan-usaha-jasa-penunjang-tenaga-listrik
…ran Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 236 Tahun 2015 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Dan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
Peraturan
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah · No. 5 · Tahun 2024
• 19 Jul 2026
Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
literasihukum.com/peraturan/15318/pedoman-umum-penyelenggaraan-bantuan-pemerintah-pada-kementerian-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 2 · Tahun 2025
KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DENGAN PERUSAHAAN
literasihukum.com/peraturan/13176/kemitraan-badan-usaha-milik-desabadan-usaha-milik-desa-bersama-dengan-perusahaan
…an Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 2 Tahun 2025 tentang KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DENGAN PERUSAHAAN