Materi Hukum • 31 Dec 2023

Upaya Hukum Pidana di Indonesia: Jenis, Syarat, dan Prosedurnya

literasihukum.com/upaya-hukum-pidana-di-indonesia-jenis-syarat-dan-prosedurnya

Pelajari jenis, syarat, dan prosedur upaya hukum pidana di Indonesia: banding, kasasi, praperadilan, dan peninjauan kembali. Panduan lengkap!

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 24 · Tahun 2024 • 27 Jun 2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

literasihukum.com/peraturan/3190/perubahan-atas-peraturan-bupati-soppeng-nomor-72-tahun-2022-tentang-sistem-dan-prosedur-pengelolaan-keuangan-daerah

…24 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 37 · Tahun 2025 • 25 Jun 2026

Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas.

literasihukum.com/peraturan/9715/prosedur-perjalanan-dinas-dalam-negeri-dan-standar-biaya-perjalanan-dinas

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 22 · Tahun 2022 • 20 Jun 2026

PROSEDUR TETAP OPERASIONAL PELAKSANAAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

literasihukum.com/peraturan/2965/prosedur-tetap-operasional-pelaksanaan-penanganan-unjuk-rasa-dan-kerusuhan-massa

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Takalar Nomor 22 Tahun 2022 tentang PROSEDUR TETAP OPERASIONAL PELAKSANAAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 43 · Tahun 2025 • 19 Jun 2026

Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Standar Biaya Perjalanan Dinas

literasihukum.com/peraturan/4079/prosedur-perjalanan-dinas-dalam-negeri-dan-standar-biaya-perjalanan-dinas

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaur Nomor 43 Tahun 2025 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Standar Biaya Perjalanan Dinas

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 17 · Tahun 2025 • 17 Jun 2026

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

literasihukum.com/peraturan/17577/standar-operasional-prosedur-satuan-polisi-pamong-praja-dan-kode-etik-polisi-pamong-praja

…raturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 17 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 19 · Tahun 2025 • 16 Jun 2026

Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

literasihukum.com/peraturan/12363/sistem-dan-prosedur-pengelolaan-keuangan-daerah

…eraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2025 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 12 · Tahun 2024 • 12 Jun 2026

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINT

literasihukum.com/peraturan/7123/standar-pelayanan-dan-standar-operasional-prosedur-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-pada-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pint

…abupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINT

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 8 · Tahun 2025 • 10 Jun 2026

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

literasihukum.com/peraturan/10959/perubahan-kedua-atas-peraturan-bupati-nomor-52-tahun-2023-tentang-sistem-dan-prosedur-pengelolaan-keuangan-daerah

…2025 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan · No. 51 · Tahun 2021 • 09 Jun 2026

Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan

literasihukum.com/peraturan/16383/prosedur-dan-tata-cara-pelaksanaan-verifikasi-manajemen-keamanan-kapal-dan-fasilitas-pelabuhan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan