Hasil Pencarian: pencucian uang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 1959 • 02 Apr 1959

Pembebasan R. Soemantri Soerjoadiprojo dari Kewajiban untuk Menggantikan Uang

literasihukum.com/peraturan/16710/pembebasan-r-soemantri-soerjoadiprojo-dari-kewajiban-untuk-menggantikan-uang

…hun 1959 tentang Pembebasan R. Soemantri Soerjoadiprojo dari Kewajiban untuk Menggantikan Uang

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 5 · Tahun 1959 • 14 Sep 1959

Ketentuan Di Bidang Fiskal Mengenai Penurunan Nilai Uang Kertas Rp. 1.000,- DAN Rp. 500,-

literasihukum.com/peraturan/15735/ketentuan-di-bidang-fiskal-mengenai-penurunan-nilai-uang-kertas-rp-1000-dan-rp-500

…ng (Perpu) Nomor 5 Tahun 1959 tentang Ketentuan Di Bidang Fiskal Mengenai Penurunan Nilai Uang Kertas Rp. 1.000,- DAN Rp. 500,-

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 6 · Tahun 1959 • 14 Sep 1959

Pembatasan Waktu Untuk Melaksanakan Hak Menuntut Penukaran Uang Kertas Bank Pecahan-Pecahan Rp. 1.000,- DAN Rp. 500,- Yang Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1959 Nilainya Masing-Masing Telah Diturunkan Menjadi Rp. 100,- DAN Rp. 50,-

literasihukum.com/peraturan/15734/pembatasan-waktu-untuk-melaksanakan-hak-menuntut-penukaran-uang-kertas-bank-pecahan-pecahan-rp-1000-dan-rp-500-yang-dengan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-no-2-tahun-1959-nilainya-masing-masing-telah-diturunkan-menjadi-rp-100-dan-rp-50

…pu) Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pembatasan Waktu Untuk Melaksanakan Hak Menuntut Penukaran Uang Kertas Bank Pecahan-Pecahan Rp. 1.000,- DAN Rp. 500,- Yang Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1959 Nilainya Masing-M…

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 27 · Tahun 1960 • 13 Jul 1960

Uang Honorarium Juru Sumpah

literasihukum.com/peraturan/15806/uang-honorarium-juru-sumpah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 27 Tahun 1960 tentang Uang Honorarium Juru Sumpah

Berita • 20 Apr 2026

KPK Ungkap 81 Persen Koruptor Pria Alirkan Duit ke Selingkuhan

news.literasihukum.com/kpk-81-persen-koruptor-pria-alirkan-duit-ke-selingkuhan

KPK menyebut korupsi kerap diikuti TPPU. Uang hasil korupsi disebut mengalir ke keluarga hingga selingkuhan untuk menyamarkan aset

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 6 · Tahun 1981 • 21 Jul 1981

Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Pemberantasan Uang Palsu Beserta Protokol (International Convention for The Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol, Geneve 1929)

literasihukum.com/peraturan/17124/pengesahan-konvensi-internasional-mengenai-pemberantasan-uang-palsu-beserta-protokol-international-convention-for-the-suppression-of-counterfeiting-currency-and-protocol-geneve-1929

…(UU) Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Pemberantasan Uang Palsu Beserta Protokol (International Convention for The Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol, Geneve 1929)

Materi Hukum • 02 May 2026

Resign? Ini Hak Karyawan yang Wajib Dibayar Perusahaan

literasihukum.com/resign-ini-hak-karyawan-yang-wajib-dibayar-perusahaan

Resign bukan berarti tidak dapat apa-apa. Ketahui uang pisah, UPH, paklaring, dan hak JHT yang wajib diberikan perusahaan berdasarkan PP 35/2021.

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 55 · Tahun 2017 • 28 Apr 2017

Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pemberian Uang Duka Wafat Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan, dan Keluarganya

literasihukum.com/peraturan/10848/pencabutan-peraturan-gubernur-nomor-67-tahun-2012-tentang-pemberian-uang-duka-wafat-kepada-pegawai-negeri-sipil-pensiunan-dan-keluarganya

…55 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pemberian Uang Duka Wafat Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan, dan Keluarganya

Opini • 07 Oct 2024

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Bank

literasihukum.com/tindak-pidana-korupsi-pada-bank

Artikel ini membahas tentang Tindakan pidana korupsi dalam sektor perbankan di Indonesia merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian mendalam, baik dari segi yuridis maupun sosial.

Peraturan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia · No. 19 · Tahun 2020 • 09 Sep 2020

Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/15200/penyelesaian-uang-pengganti-yang-diputus-pengadilan-berdasarkan-undang-undang-nomor-3-tahun-1971-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi