Menampilkan 41–50 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Perdagangan · No. 18 · Tahun 2025
• 30 Jun 2026
Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan
literasihukum.com/peraturan/14371/kebijakan-dan-pengaturan-impor-barang-pertanian-dan-peternakan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan
Peraturan
Peraturan Menteri Perdagangan · No. 24 · Tahun 2025
• 30 Jun 2026
Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun
literasihukum.com/peraturan/9338/kebijakan-dan-pengaturan-impor-barang-dalam-keadaan-tidak-baru-dan-limbah-non-bahan-berbahaya-dan-beracun
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun
Peraturan
Peraturan Menteri Perdagangan · No. 19 · Tahun 2025
• 30 Jun 2026
Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan
literasihukum.com/peraturan/14369/kebijakan-dan-pengaturan-impor-garam-dan-komoditas-perikanan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan
Peraturan
Peraturan Menteri Perdagangan · No. 17 · Tahun 2025
• 30 Jun 2026
Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil
literasihukum.com/peraturan/14373/kebijakan-dan-pengaturan-impor-tekstil-dan-produk-tekstil
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2017
• 07 Jun 2026
PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROGRAM RINTISAN KEBIJAKAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS GURU TAHUN ANGGARAN 2017
literasihukum.com/peraturan/6714/petunjuk-teknis-pembayaran-tunjangan-khusus-guru-pegawai-negeri-sipil-daerah-program-rintisan-kebijakan-kinerja-dan-akuntabilitas-guru-tahun-anggaran-2017
…NJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROGRAM RINTISAN KEBIJAKAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS GURU TAHUN ANGGARAN 2017
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 11 · Tahun 2025
• 28 Jul 2026
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
literasihukum.com/peraturan/10129/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-15-tahun-2023-tentang-kebijakan-akuntansi-pemerintah-daerah
…k Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 278 · Tahun 2022
• 21 Jul 2026
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
literasihukum.com/peraturan/13718/kebijakan-akuntansi-pemerintah-daerah-kabupaten-kuningan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuningan Nomor 278 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 26 · Tahun 2014
• 15 Jul 2026
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
literasihukum.com/peraturan/13324/perubahan-atas-peraturan-bupati-bantaeng-nomor-28-tahun-2012-tentang-kebijakan-akuntansi-pemerintah-kabupaten-bantaeng
…6 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
Opini
• 18 Dec 2025
Romantisme "Jalan Pintas": Menggugat Obral Amnesti dalam Perkara Korupsi
literasihukum.com/romantisme-jalan-pintas-menggugat-obral-amnesti-dalam-perkara-korupsi-ivri
Kebiasaan Presiden mengobral amnesti dalam kasus korupsi hanyalah "jalan pintas" yang tak menyentuh akar masalah. Simak mengapa kita butuh reformasi regulasi.
Berita
• 01 Mar 2026
Amnesty: Tuntutan 2 Tahun Delpedro Marhaen Perkuat Pembungkaman Kritik
news.literasihukum.com/amnesty-tuntutan-2-tahun-delpedro-marhaen-perkuat-pembungkaman-kritik
…a kritik tuntutan 2 tahun penjara Delpedro Marhaen dkk. terkait dugaan penghasutan, sebut kriminalisasi kritik dan