Menampilkan 41–50 dari 200 hasil
· ~76ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 7 · Tahun 2025
Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota dalam Provinsi di Provinsi Sumatera Barat
literasihukum.com/peraturan/10081/perubahan-keempat-atas-peraturan-gubernur-nomor-80-tahun-2014-tentang-tarif-batas-atas-dan-batas-bawah-angkutan-penumpang-dengan-mobil-bus-umum-kelas-ekonomi-trayek-antar-kota-dalam-provinsi-di-provinsi-sumatera-barat
…mpat atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota dalam Provinsi di Provinsi Sumatera Barat
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 32 · Tahun 2009
RETRIBUSI IZIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DENGAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI
literasihukum.com/peraturan/852/retribusi-izin-pengoperasian-angkutan-umum-dengan-pengujian-kendaraan-bermotor-pada-dinas-perhubungan-pariwisata-informatika-dan-komunikasi
…(Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 32 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI IZIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DENGAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 17 · Tahun 2015
TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KENDARAAN UMUM DALAM KOTA PAREPARE
literasihukum.com/peraturan/1039/tarif-angkutan-penumpang-kendaraan-umum-dalam-kota-parepare
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 17 Tahun 2015 tentang TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KENDARAAN UMUM DALAM KOTA PAREPARE
Peraturan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum · No. 2 · Tahun 2025
• 05 Sep 2025
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
literasihukum.com/peraturan/7434/tata-cara-penyelesaian-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain-di-lingkungan-badan-pengawas-pemilihan-umum-badan-pengawas-pemilihan-umum-provinsi-dan-badan-pengawas-pemilihan-umum-kabupatenkota
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum P…
Opini
• 21 Jun 2024
Kupas Tuntas Regulasi Keamanan Bekerja pada Pekerja Sektor Gig Economy di Indonesia (Studi Pada Pekerja Go-jek)
literasihukum.com/kupas-tuntas-regulasi-keamanan-bekerja-pada-pekerja-sektor-gig-economy-di-indonesia-studi-pada-pekerja-go-jek
Artikel ini mengupas tuntas tentang regulasi terkait dengan keamanan pekerja sektor gig economy di Indonesia yang mana studi difokuskan pada pekerja go-jek.
Kamus Hukum
Perlindungan K3
literasihukum.com/kamus-hukum/961/perlindungan-k3
Perlindungan K3 Upaya keselamatan dan kesehatan kerja untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Contoh: Perusahaan wajib mematuhi ketentuan Perlindungan K3 sesuai aturan ketenagakerjaan. Hukum Ketenagakerjaan Rujukan umum:…
Kamus Hukum
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
literasihukum.com/kamus-hukum/125/jaminan-sosial-tenaga-kerja-jamsostek
…n, dan penghasilan yang hilang, atau Kamus Hukum 16 yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia
Kamus Hukum
Baggage claim
literasihukum.com/kamus-hukum/1119/baggage-claim
Baggage claim Klaim atas kehilangan/kerusakan bagasi dalam angkutan udara sesuai ketentuan. Contoh: Dokumen Baggage claim diperlukan untuk memastikan kepatuhan dalam kegiatan maritim/udara. Maritim & Udara Rujukan umum: hukum maritim dan pe…
Kamus Hukum
Bill of lading (B/L)
literasihukum.com/kamus-hukum/1110/bill-of-lading-bl
Bill of lading (B/L) Dokumen angkutan laut yang berfungsi sebagai bukti penerimaan barang, bukti kontrak, dan dokumen kepemilikan. Contoh: Dokumen Bill of lading (B/L) diperlukan untuk memastikan kepatuhan dalam kegiatan maritim/udara. Mari…
Kamus Hukum
Pelayaran
literasihukum.com/kamus-hukum/1107/pelayaran
Pelayaran Kegiatan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal sesuai ketentuan. Contoh: Dokumen Pelayaran diperlukan untuk memastikan kepatuhan dalam kegiatan maritim/udara. Maritim & Udara Rujukan umum: hukum maritim dan penerbangan