Menampilkan 41–50 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 4 · Tahun 2025
• 29 Sep 2025
Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029
literasihukum.com/peraturan/7433/rencana-strategis-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan-tahun-2025-2029
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 32 · Tahun 2025
• 16 Sep 2025
Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan
literasihukum.com/peraturan/7447/tata-cara-permohonan-perbaikan-data-badan-hukum-perseroan-terbatas-yayasan-dan-perkumpulan
Peraturan Menteri Hukum Nomor 32 Tahun 2025 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 25 · Tahun 2025
• 24 Jun 2026
Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer
literasihukum.com/peraturan/7444/penyelenggaraan-layanan-jasa-hukum-persekutuan-perdata-persekutuan-firma-dan-persekutuan-komanditer
Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 3 · Tahun 2025
• 14 Jul 2026
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
literasihukum.com/peraturan/11875/pelaksanaan-pemberian-tunjangan-kinerja-di-lingkungan-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi,…
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 42 · Tahun 2025
Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029
literasihukum.com/peraturan/7698/rencana-strategis-kementerian-hukum-tahun-2025-2029
Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 36 · Tahun 2025
Sistem Penyuluhan Hukum
literasihukum.com/peraturan/7665/sistem-penyuluhan-hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 36 Tahun 2025 tentang Sistem Penyuluhan Hukum
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 37 · Tahun 2025
Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum
literasihukum.com/peraturan/7879/tata-cara-verifikasi-dan-akreditasi-organisasi-pemberi-bantuan-hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum
Opini
• 02 Mar 2023
Memahami Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional
literasihukum.com/en/understanding-the-pacta-sunt-servanda-principle-in-international-agreements
Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengenai asas pacta sunt servanda dalam perjanjian internasional yang menjadi dasar untuk melahirkan perjanjian dan dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan....
Kamus Hukum
Ekstradisi
literasihukum.com/kamus-hukum/901/ekstradisi
…nuntutan atau pelaksanaan pidana berdasarkan perjanjian atau asas resiprositas. Kategori: Hukum Internasional Contoh: Contoh: Istilah "Ekstradisi" digunakan dalam konteks hukum internasional. Sumber: Hukum Internasional Rujukan: Hukum Inter…
Kamus Hukum
Hukum humaniter internasional
literasihukum.com/kamus-hukum/909/hukum-humaniter-internasional
Hukum humaniter internasional Hukum yang mengatur perlindungan dalam konflik bersenjata dan cara berperang (law of armed conflict). Contoh: Dalam kerja sama lintas negara, konsep hukum humaniter internasional sering menjadi rujukan. Hukum I…