Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23a · Tahun 2017

KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH

literasihukum.com/peraturan/3162/kode-etik-pengadaan-barangjasa-daerah

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Takalar Nomor 23a Tahun 2017 tentang KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 5 · Tahun 2019

KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH

literasihukum.com/peraturan/3515/kode-etik-pengelola-pengadaan-barangjasa-sekretariat-daerah

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2019 tentang KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 31 · Tahun 2017

KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH

literasihukum.com/peraturan/5577/kode-etik-penyelenggara-pelayanan-pengadaan-barangjasa-daerah

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Nomor 31 Tahun 2017 tentang KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 50 · Tahun 2019

KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE

literasihukum.com/peraturan/2298/kode-etik-penyelenggara-pelayanan-pengadaan-barangjasa-pada-bagian-pengadaan-barang-dan-jasa-sekretariat-daerah-kabupaten-bone

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Nomor 50 Tahun 2019 tentang KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 53 · Tahun 2023

KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

literasihukum.com/peraturan/2027/kode-etik-penyelenggara-pengadaan-barangjasa-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-bone

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Nomor 53 Tahun 2023 tentang KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 67 · Tahun 2020

KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

literasihukum.com/peraturan/3844/kode-etik-penyelenggaraan-pelayanan-pengadaan-barangjasa-pada-bagian-pengadaan-barangjasa-sekretariat-daerah-kabupaten-soppeng

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 67 Tahun 2020 tentang KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 3 · Tahun 2019

PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

literasihukum.com/peraturan/374/pedoman-pelaksanaan-penegakan-disiplin-dan-kode-etik-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-toraja-utara

…n Toraja utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 12 · Tahun 2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH

literasihukum.com/peraturan/3169/perubahan-atas-peraturan-bupati-barru-nomor-5-tahun-2019-tentang-kode-etik-pengelola-pengadaan-barangjasa-sekretariat-daerah

…Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 13 · Tahun 2025

Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

literasihukum.com/peraturan/4199/petunjuk-teknis-standar-operasional-prosedur-satuan-polisi-pamong-praja-dan-kode-etik-polisi-pamong-praja

…tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

Opini • 03 Sep 2025

Negara Hukum: Tempat Nyawa Cuma Seharga Sidang Etik

literasihukum.com/negara-hukum-tempat-nyawa-cuma-seharga-sidang-etik

…mengapa anggota Polri pelaku pidana harus diadili di peradilan umum, bukan sekadar sidang etik internal.