Peraturan Undang-undang (UU) · No. 2 · Tahun 1987

Pengesahan "Treaty of Mutual Respect, Friendship and Cooperation Between The Republic of Indonesia and The Independent State of Papua New Guinea"

literasihukum.com/peraturan/17193/pengesahan-treaty-of-mutual-respect-friendship-and-cooperation-between-the-republic-of-indonesia-and-the-independent-state-of-papua-new-guinea

…Friendship and Cooperation Between The Republic of Indonesia and The Independent State of Papua New Guinea"

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 6 · Tahun 1973

Perjanjian antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea

literasihukum.com/peraturan/17061/perjanjian-antara-indonesia-dan-australia-mengenai-garis-garis-batas-tertentu-antara-indonesia-dan-papua-new-guinea

…n antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 46 · Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua

literasihukum.com/peraturan/8853/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-106-tahun-2021-tentang-kewenangan-dan-kelembagaan-pelaksanaan-kebijakan-otonomi-khusus-provinsi-papua

…hun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 102 · Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

literasihukum.com/peraturan/8839/perubahan-atas-peraturan-presiden-nomor-121-tahun-2022-tentang-badan-pengarah-percepatan-pembangunan-otonomi-khusus-papua

…residen Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

Opini • 28 Feb 2025

Banyak Pelanggaran HAM yang Tak Terdengar: Negara Gagal Melindungi Warga Papua

literasihukum.com/banyak-pelanggaran-ham-yang-tak-terdengar-negara-gagal-melindungi-warga-papua

Negara seharusnya melindungi hak asasi manusia, tetapi di Papua justru membiarkan PHK sepihak, intimidasi bersenjata, dan hilangnya nyawa setelah peng

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 26 · Tahun 2022

Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura

literasihukum.com/peraturan/12203/pedoman-pengelolaan-keuangan-pada-badan-layanan-umum-daerah-rumah-sakit-umum-daerah-abepura

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 27 · Tahun 2022

Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura

literasihukum.com/peraturan/12201/pengadaan-barangjasa-pada-badan-layanan-umum-daerah-rumah-sakit-umum-daerah-abepura

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 24 · Tahun 2022

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non ASN Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura

literasihukum.com/peraturan/12204/pengangkatan-dan-pemberhentian-pegawai-non-asn-badan-layanan-umum-daerah-rumah-sakit-umum-daerah-abepura

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non ASN Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura

Berita • 05 May 2024

PPP Gugat Hasil Pileg di Papua Tengah ke MK, Duga Puluhan Ribu Suara Dicuri

news.literasihukum.com/gugatan-ppp-pileg-papua-tengah-mk-duga-suara-hilang

PPP gugat hasil Pileg di Papua Tengah ke MK, mengklaim puluhan ribu suara dicuri dalam pemilihan.

Berita • 17 Sep 2025

MK Tolak PHPU Gubernur Papua: Dalil Anomali DPT 100% Dianggap Salah Paham Konsep Data Pemilih

news.literasihukum.com/mk-tolak-phpu-gubernur-papua-dalil-anomali-dpt-100-dianggap-salah-paham-konsep-data-pemilih

MK tolak gugatan Pilgub Papua. Dalil anomali pengguna hak pilih melebihi 100% DPT dinilai tak terbukti dan merupakan kekeliruan dalam memahami data pemilih.