Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 21 · Tahun 2025 • 31 Jul 2026

Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

literasihukum.com/peraturan/5553/tata-cara-peran-serta-masyarakat-dalam-pengawasan-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan

…ur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 21 Tahun 2025 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 50 · Tahun 2024 • 31 Jul 2026

Tata Laksana Pelayanan Dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean

literasihukum.com/peraturan/15394/tata-laksana-pelayanan-dan-pengawasan-pengangkutan-barang-tertentu-dalam-daerah-pabean

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tata Laksana Pelayanan Dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 22 · Tahun 2025 • 30 Jul 2026

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama

literasihukum.com/peraturan/2599/pembentukan-kedudukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-serta-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-daerah-rumah-sakit-umum-daerah-kabupaten-kerinci-kelas-d-pratama

…bup) Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama

Peraturan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral · No. 11 · Tahun 2024 • 30 Jul 2026

Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

literasihukum.com/peraturan/15414/penggunaan-produk-dalam-negeri-untuk-pembangunan-infrastruktur-ketenagalistrikan

…Mineral Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 89 · Tahun 2012 • 30 Jul 2026

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Depok-Antasari

literasihukum.com/peraturan/11046/penguasaan-perencanaanperuntukan-bidang-tanah-bagi-pelaksanaan-pembangunan-untuk-kepentingan-umum-jalan-tol-depok-antasari

…Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 89 Tahun 2012 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Depok-Antasari

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 88 · Tahun 2012 • 30 Jul 2026

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok

literasihukum.com/peraturan/11051/penguasaan-perencanaanperuntukan-bidang-tanah-untuk-pelaksanaan-pembangunan-jalan-tol-akses-tanjung-priok

…Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 25 · Tahun 2025 • 30 Jul 2026

Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

literasihukum.com/peraturan/3342/penyelenggaraan-koperasi-desakelurahan-merah-putih

…an Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Menata Ulang Independensi BI, OJK, dan LPS: Gagasan Baru Konstitusionalisme Moneter

literasihukum.com/konstitusionalisme-moneter-independensi-bi-ojk-lps

Literasi Hukum - Di tengah kompleksitas ekonomi global dan nasional, tiga lembaga memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas keuangan Indonesia: Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK...

Materi Hukum • 05 Aug 2025

Das Sein dan Das Sollen: Memahami Jurang Antara Aturan Hukum dan Kenyataan di Indonesia

literasihukum.com/das-sein-dan-das-sollen-memahami-jurang-antara-aturan-hukum-dan-kenyataan-di-indonesia

"Peraturannya sih bagus, tapi praktiknya di lapangan nol besar!" Literasi Hukum - Kalimat di atas mungkin sering kita dengar atau bahkan kita ucapkan sendiri. Ketika melihat pengendara motor melawan...

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Menagih Janji Partisipasi Publik Digital: Evaluasi dan Reformasi E-Participation dalam Legislasi Indonesia

literasihukum.com/optimalisasi-partisipasi-publik-online-proses-legislasi

Literasi Hukum - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi sebuah tonggak sejarah dalam demokrasi legislatif Indonesia. Untuk pertama kalinya, konsep partisipasi publik yang ber...