Menampilkan 41–50 dari 95 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 16 Apr 2026
Polda Metro & KPK Bekuk 4 Pegawai Gadungan Pemeras Anggota DPR
news.literasihukum.com/en/jakarta-metropolitan-police-corruption-eradication-commission-arrest-4-fake-officials-extorting-members-of-parliament
Tim gabungan Polda Metro Jaya dan KPK berhasil menangkap empat pegawai KPK gadungan di Jakarta Barat yang memeras anggota DPR RI dengan barang bukti 17.400 USD.
Berita
• 22 Sep 2025
Konflik Internal Jember: Wabup Adukan Bupati ke KPK, Beberkan 6 Masalah
news.literasihukum.com/en/jember-internal-conflict-deputy-regent-reports-regent-to-kpk-reveals-6-problems
Wabup Jember Djoko Susanto lapor KPK karena merasa diabaikan Bupati Fawait, membeberkan 6 masalah tata kelola dan minta pengawasan.
Berita
• 12 Jan 2026
KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Pemeriksaan Pajak di KPP Madya Jakut, 3 Ditahan sebagai Penerima
news.literasihukum.com/en/the-kpk-corruption-eradication-commission-names-5-suspects-in-bribery-case-regarding-tax-audits-at-the-pratama-tax-office-in-north-jakarta-3-detained-as-recipients
KPK menetapkan 5 tersangka suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara usai OTT 9 Januari 2026. Para tersangka ditahan 11–30 Januari 2026, dengan sangkaan pasal UU Tipikor jo. KUHP.
Berita
• 14 Feb 2026
KPK Sita 5 Koper Berisi Uang Tunai Lebih dari Rp 5 Miliar di Ciputat, Terkait Kasus Suap di Bea Cukai
news.literasihukum.com/en/kpk-confiscates-5-suitcases-containing-more-than-idr-5-billion-in-cash-in-ciputat-related-to-bribery-case-at-customs-and-excise
KPK sita Rp 5 Miliar lebih di Ciputat terkait suap Bea Cukai. Penyidikan kasus impor, 6 tersangka ditetapkan, termasuk 3 pejabat DJBC.
Berita
• 24 Jan 2026
KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta Dari Kepala DPMPTSP Kota Madiun Dalam Kasus Pemerasan CSR
news.literasihukum.com/en/the-corruption-eradication-commission-kpk-seizes-hundreds-of-millions-in-cash-from-the-head-of-dpmptsp-madiun-city-in-a-csr-extortion-case
KPK menyita uang tunai dan dokumen dari Kepala DPMPTSP Madiun terkait kasus pemerasan CSR dan gratifikasi yang menjerat Wali Kota nonaktif Maidi.
Opini
• 16 Jan 2024
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Social Legal
literasihukum.com/en/corruption-crime-in-indonesia-from-a-socio-legal-perspective
Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengenai Perspektif Social Legal dalam Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Yuk simak penjelasannya! Oleh: Irkham Shaifi Cahyo Sasono Tindak Pidan...
Materi Hukum
• 30 Sep 2025
Runtuhnya Negara Hukum dan Demokrasi: Pelajaran Global dan Tantangan di Indonesia
literasihukum.com/en/the-collapse-of-the-rule-of-law-and-democracy-global-lessons-and-challenges-in-indonesia
Artikel opini ini mengulas runtuhnya negara hukum dan demokrasi di dunia serta tanda kemunduran demokrasi Indonesia, disertai solusi menjaga supremasi hukum.
Materi Hukum
• 30 Jul 2025
Independensi di Ujung Tanduk: Analisis Kritis Mahkamah Konstitusi di Era Legislasi Abusif
literasihukum.com/en/independence-on-the-line-a-critical-analysis-of-the-constitutional-court-in-the-era-of-abusive-legislation
Literasi Hukum - Bagaimana kita mengukur independensi sebuah lembaga peradilan? Pertanyaan ini menjadi semakin krusial ketika lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi (MK), sebuah institusi yang la...
Opini
• 12 Jan 2026
Tambang, Pajak, dan Negara yang Terluka oleh Penggelapan
literasihukum.com/en/mines-taxes-and-a-nation-wounded-by-embezzlement
Kasus suap pajak tambang ungkap celah regulasi dan lemahnya pengawasan yang merugikan negara serta merusak kepercayaan publik.
Opini
• 22 Jan 2024
Amandemen UUD 1945: Penguatan BAKAMLA RI untuk Pertahankan Kedaulatan NKRI
literasihukum.com/en/the-amendment-of-the-1945-constitution-strengthening-bakamla-ri-to-defend-the-sovereignty-of-the-unitary-state-of-the-republic-of-indonesia
Literasi Hukum - Wacana amandemen UUD 1945 untuk memperkuat Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) mulai mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini seiring dengan meningkatnya ancam...