Menampilkan 41–50 dari 185 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 41 · Tahun 2014
• 04 Nov 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2014
literasihukum.com/peraturan/1089/perubahan-atas-peraturan-walikota-parepare-nomor-5-tahun-2014-tentang-kebutuhan-dan-harga-eceran-tertinggi-pupuk-bersubsidi-untuk-sektor-pertanian-kota-parepare-tahun-anggaran-2014
…RE NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2014
Peraturan
Peraturan Menteri Perhubungan · No. 24 · Tahun 2020
• 23 Apr 2020
Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik Sektor Perhubungan
literasihukum.com/peraturan/16319/integrasi-pelayanan-perizinan-berusaha-secara-elektronik-sektor-perhubungan
…ngan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik Sektor Perhubungan
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 7 · Tahun 2021
• 17 Nov 2021
PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP, REDISTRIBUSI TANAH DAN LINTAS SEKTOR
literasihukum.com/peraturan/3026/pembiayaan-persiapan-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-redistribusi-tanah-dan-lintas-sektor
…PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP, REDISTRIBUSI TANAH DAN LINTAS SEKTOR
Peraturan
Peraturan Menteri Pertanian · No. 1 · Tahun 2024
• 05 Apr 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
literasihukum.com/peraturan/16213/perubahan-atas-peraturan-menteri-pertanian-nomor-10-tahun-2022-tentang-tata-cara-penetapan-alokasi-dan-harga-eceran-tertinggi-pupuk-bersubsidi-sektor-pertanian
…ahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 19 · Tahun 2024
• 11 Sep 2024
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
literasihukum.com/peraturan/9193/tata-cara-pemungutan-pajak-bumi-dan-bangunan-sektor-perdesaan-dan-perkotaan
…Kabupaten Melawi Nomor 19 Tahun 2024 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Peraturan
Peraturan Menteri Kesehatan · No. 17 · Tahun 2024
• 11 Nov 2024
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
literasihukum.com/peraturan/14965/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-kesehatan-nomor-14-tahun-2021-tentang-standar-kegiatan-usaha-dan-produk-pada-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-sektor-kesehatan
…Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
Peraturan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan · No. 28 · Tahun 2024
• 25 Nov 2024
Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
literasihukum.com/peraturan/14658/penumbuhan-dan-pengembangan-kelembagaan-pelaku-usaha-dan-pelaku-pendukung-sektor-kelautan-dan-perikanan
…un 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 44 · Tahun 2024
• 21 Nov 2024
TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN LOKASI UNTUK KEGIATAN PERDAGANGAN KARBON SEKTOR KEHUTANAN PADA KAWASAN GAMBUT DAN/ATAU KAWASAN MANGROVE YANG BERADA DI LUAR KAWASAN HUTAN
literasihukum.com/peraturan/11899/tata-cara-pemberian-persetujuan-lokasi-untuk-kegiatan-perdagangan-karbon-sektor-kehutanan-pada-kawasan-gambut-danatau-kawasan-mangrove-yang-berada-di-luar-kawasan-hutan
…hun 2024 tentang TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN LOKASI UNTUK KEGIATAN PERDAGANGAN KARBON SEKTOR KEHUTANAN PADA KAWASAN GAMBUT DAN/ATAU KAWASAN MANGROVE YANG BERADA DI LUAR KAWASAN HUTAN
Opini
• 02 May 2025
Akselerasi Artificial Intelligence dan Tantangan Mahkamah Konstitusi Hari Ini
literasihukum.com/akselerasi-artificial-intelligence-dan-tantangan-mahkamah-konstitusi-hari-ini
Keberadaan teknologi kecerdasan buatan telah menjadi tantangan baru di era Next Level Technology bagi Mahkamah Konstitusi
Peraturan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral · No. 10 · Tahun 2025
• 10 Apr 2025
Peta Jalan (Road Map) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan
literasihukum.com/peraturan/14609/peta-jalan-road-map-transisi-energi-sektor-ketenagalistrikan
…dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan (Road Map) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan