Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 51 · Tahun 2025 • 20 Nov 2025

Pencabutan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah

literasihukum.com/peraturan/2821/pencabutan-peraturan-bupati-rokan-hulu-nomor-39-tahun-2011-tentang-pelimpahan-sebagian-kewenangan-bupati-rokan-hulu-kepada-camat-untuk-melaksanakan-urusan-pemerintahan-daerah

…ng Pencabutan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 246 · Tahun 2022 • 24 Jun 2026

Pendelegasian sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan

literasihukum.com/peraturan/13869/pendelegasian-sebagian-kewenangan-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-dan-perizinan-non-berusaha-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-kuningan

…an Bupati (Perbup) Kabupaten Kuningan Nomor 246 Tahun 2022 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sat…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 6 · Tahun 2024 • 10 Jun 2026

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

literasihukum.com/peraturan/8548/pelimpahan-kewenangan-penyelenggaraan-pelayanan-perizinan-berusaha-perizinan-nonberusaha-dan-nonperizinan-dari-bupati-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 16 · Tahun 2025 • 15 Jul 2026

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Pemungutan Pajak Daerah

literasihukum.com/peraturan/8396/pelimpahan-sebagian-kewenangan-bupati-di-bidang-pemungutan-pajak-daerah

…an Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 33 · Tahun 2021 • 12 Jul 2026

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

literasihukum.com/peraturan/3730/pendelegasian-kewenangan-penyelenggaraan-perizinan-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-pelayanan-terpadu-satu-pintu-tenaga-kerja-dan-transmigrasi

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 33 Tahun 2021 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 19 · Tahun 2025 • 09 Jul 2026

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci

literasihukum.com/peraturan/2623/pendelegasian-kewenangan-penyelenggaraan-perizinan-dan-non-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-kerinci

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabup…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 17 · Tahun 2025 • 04 Jul 2026

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci

literasihukum.com/peraturan/2635/pelimpahan-sebagian-kewenangan-pengelolaan-persampahan-kepada-camat-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-kerinci

…raturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 11 · Tahun 2025 • 30 Jun 2026

Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang Bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

literasihukum.com/peraturan/13815/kewenangan-pengelolaan-pendapatan-asli-daerah-yang-bersumber-dari-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang Bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 16 · Tahun 2013 • 29 Jul 2026

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA OLEH BUPATI KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

literasihukum.com/peraturan/8399/pelimpahan-kewenangan-pengambilan-sumpah-dan-pelantikan-anggota-badan-permusyawaratan-desa-oleh-bupati-kepada-camat-dalam-wilayah-kabupaten-luwu-timur

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA OLEH BUPATI KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Materi Hukum • 11 Jun 2024

Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Memastikan Adanya Kepastian Hukum

literasihukum.com/peran-mahkamah-konstitusi-kepastian-hukum

Artikel ini membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam memastikan kepastian hukum.