Peraturan Undang-undang (UU) · No. 77 · Tahun 1957

Pesetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina

literasihukum.com/peraturan/15925/pesetujuan-mengenai-warga-negara-yang-berada-secara-tidak-sah-di-daerah-republik-indonesia-dan-republik-pilipina

Undang-undang (UU) Nomor 77 Tahun 1957 tentang Pesetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 8 · Tahun 2025

Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga

literasihukum.com/peraturan/5795/petunjuk-pelaksanaan-pembentukan-rukun-tetangga-dan-rukun-warga

…ukan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 27 · Tahun 2009

Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Buku Administrasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga

literasihukum.com/peraturan/13172/petunjuk-pelaksanaan-pembentukan-dan-buku-administrasi-rukun-warga-dan-rukun-tetangga

…Nomor 27 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Buku Administrasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 6 · Tahun 2025

Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/14757/tata-cara-penegasan-status-kewarganegaraan-republik-indonesia-bagi-warga-negara-indonesia-di-luar-wilayah-negara-kesatuan-republik-indonesia

Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 2 · Tahun 2024

Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa serta Permohonan dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa

literasihukum.com/peraturan/17993/tata-cara-penetapan-negara-calling-visa-serta-permohonan-dan-pemberian-visa-bagi-warga-negara-dari-negara-calling-visa

…tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa serta Permohonan dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa

Kamus Hukum

Citizen lawsuit

literasihukum.com/kamus-hukum/451/citizen-lawsuit

Citizen lawsuit Gugatan warga negara terhadap pemerintah atas kelalaian memenuhi kewajiban hukum demi kepentingan publik. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Citizen lawsuit" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumb…

Kamus Hukum

Konstitusi

literasihukum.com/kamus-hukum/146/konstitusi

Konstitusi Hukum dasar suatu negara yang mengatur struktur kekuasaan dan hak warga negara. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Konstitusi" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: Praktik Hukum Rujukan: Praktik d…

Kamus Hukum

PTUN

literasihukum.com/kamus-hukum/327/ptun

PTUN Peradilan Tata Usaha Negara yang memeriksa sengketa antara warga dan badan/pejabat TUN. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Contoh penggunaan: istilah "PTUN" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: UU 30/2014 Rujukan: Und…

Opini • 04 May 2024

Filosofi Pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara terhadap Pendidikan di Indonesia

literasihukum.com/filosofi-pendidikan-oleh-ki-hajar-dewantara

Artikel ini membahas tentang Filosofi Pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara terhadap Pendidikan di Indonesia.

Berita • 17 Sep 2025

LBH Pers Sebut Gugatan Menteri Amran terhadap Tempo Janggal dan Abaikan UU Pers

news.literasihukum.com/lbh-pers-sebut-gugatan-menteri-amran-terhadap-tempo-janggal-dan-abaikan-uu-pers

LBH Pers soroti gugatan Rp 200 M Menteri Amran ke Tempo sebagai kejanggalan yang abaikan UU Pers. Gugatan ini dinilai sebagai upaya pembungkaman pers (ULAP).