Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 18 · Tahun 2025 • 03 Jun 2026

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

literasihukum.com/peraturan/13261/pedoman-teknis-pembentukan-dewan-pengawas-badan-layanan-umum-daerah-rumah-sakit-jiwa-provinsi-kalimantan-barat

…b) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 18 Tahun 2025 tentang PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 96 · Tahun 2019 • 31 Jul 2026

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/9870/pengangkatan-dan-pemberhentian-anggota-dewan-pengawas-dan-anggota-direksi-perusahaan-umum-daerah-air-minum-tirta-bantimurung-kabupaten-maros

…Kabupaten Maros Nomor 96 Tahun 2019 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi · No. 25 · Tahun 2024 • 04 Jul 2026

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah

literasihukum.com/peraturan/16056/perubahan-atas-peraturan-menteri-pendidikan-dan-kebudayaan-nomor-15-tahun-2018-tentang-pemenuhan-beban-kerja-guru-kepala-sekolah-dan-pengawas-sekolah

…an Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 64 · Tahun 2019

PEDOMAN SELEKSI TERBUKA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH MEKAR SEJAHTERA

literasihukum.com/peraturan/147/pedoman-seleksi-terbuka-dewan-pengawas-dan-direksi-pada-perusahaan-umum-daerah-mekar-sejahtera

…(Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 64 Tahun 2019 tentang PEDOMAN SELEKSI TERBUKA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH MEKAR SEJAHTERA

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 62 · Tahun 2025

Pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Dan Standar Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas

literasihukum.com/peraturan/198/pencabutan-peraturan-bupati-tegal-nomor-81-tahun-2021-tentang-standar-kompetensi-jabatan-dan-standar-kompetensi-sosial-kultural-jabatan-pimpinan-tinggi-pratama-administrator-dan-pengawas

…Dan Standar Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas

Materi Hukum • 31 Jul 2025

Rupiah Digital vs. Cryptocurrency: Arah Mata Uang Digital di Indonesia

literasihukum.com/rupiah-digital-vs-cryptocurrency-arah-mata-uang-digital-di-indonesia

Tulisan ini membahas perkembangan regulasi teknologi blockchain di Indonesia, khususnya terkait Rupiah Digital dan aset kripto.

Opini • 10 Feb 2026

Vonis Laras Faizati dan Era Baru "Pidana Pengawasan" dalam KUHP Nasional

literasihukum.com/vonis-laras-faizati-dan-era-baru-pidana-pengawasan-dalam-kuhp-nasional

Vonis Laras Faizati menandai era baru pidana pengawasan dalam KUHP Nasional. Apa implikasinya bagi kebebasan berpendapat?

Opini • 05 Jan 2026

Oposisi: Hilang di Parlemen, Hidup di Jalanan

literasihukum.com/oposisi-hilang-di-parlemen-hidup-di-jalanan

Oposisi di DPR kini lumpuh akibat dominasi koalisi gemuk. Kritik diambil alih oleh masyarakat sipil dan media demi menjaga napas demokrasi agar tetap hidup.

Berita • 15 Sep 2025

TNI dan Aktivis Ferry Irwandi Capai Kesepakatan Damai, Proses Hukum Dihentika

news.literasihukum.com/tni-dan-aktivis-ferry-irwandi-capai-kesepakatan-damai-proses-hukum-dihentika

…erdamai, menghentikan proses hukum dugaan pencemaran nama baik setelah menuai kritik dari pengamat militer

Kamus Hukum

Penyuapan Hakim

literasihukum.com/kamus-hukum/2245/penyuapan-hakim

Penyuapan Hakim Penyuapan Hakim adalah tindak pidana terkait penyuapan hakim. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Jaksa menilai unsur penyuapan hakim telah terpenuhi. Sumber: KUHP Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana