Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 25 · Tahun 2025

Pencabutan Peraturan Gubernur No. 231 Tahun 2015 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi

literasihukum.com/peraturan/12031/pencabutan-peraturan-gubernur-no-231-tahun-2015-tentang-komisi-penanggulangan-aids-provinsi-dan-kotakabupaten-administrasi

…arta Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur No. 231 Tahun 2015 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 19 · Tahun 2019

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/15511/perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-30-tahun-2002-tentang-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

…omor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 104 · Tahun 2012

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2010 tentang Komisi Daerah Lanjut Usia

literasihukum.com/peraturan/10999/perubahan-atas-peraturan-gubernur-nomor-210-tahun-2010-tentang-komisi-daerah-lanjut-usia

…mor 104 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2010 tentang Komisi Daerah Lanjut Usia

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 2015

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/15834/perubahan-atas-undang-undang-nomor-30-tahun-2002-tentang-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

…erpu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 94 · Tahun 2024

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/15371/tunjangan-kinerja-pegawai-di-lingkungan-sekretariat-jenderal-komisi-nasional-hak-asasi-manusia

…Nomor 94 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Berita • 06 Apr 2026

Komisi III Wanti-wanti RUU Perampasan Aset Tak Jadi Alat Penyalahgunaan Kekuasaan

news.literasihukum.com/komisi-iii-dpr-wanti-wanti-ruu-perampasan-aset-tak-jadi-alat-abuse-of-power

Komisi III DPR menegaskan RUU Perampasan Aset tidak boleh menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan. DPR juga meminta aset yang dirampas benar-benar terbukti berasal dari tindak pidana.

Berita • 25 Jul 2025

Pimpinan DPR Terima Kajian Komisi III soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Hakim MK

news.literasihukum.com/pimpinan-dpr-terima-kajian-komisi-iii-soal-dugaan-penyalahgunaan-wewenang-hakim-mk

Pimpinan DPR menerima surat Komisi III berisi kajian dugaan penyalahgunaan wewenang hakim MK terkait putusan pemilu nasional dan lokal terpisah. Dokumen itu berpotensi menjadi dasar evaluasi terhadap...

Berita • 25 Jul 2025

Komisi III DPR Kunjungi Polda NTT, Bahas Dukungan dan Evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis

news.literasihukum.com/komisi-iii-dpr-bahas-mbg-dengan-polda-ntt

KUPANG, Literasi Hukum — Rombongan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat melakukan kunjungan kerja ke Markas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) pada Jumat (25/7). Delegasi yang dipimpin Wa...

Opini • 02 Dec 2025

Kontroversi KUHAP 2025: Benarkah Pasal Penangkapan dan Penahanan Justru Mengancam Hak Tersangka?

literasihukum.com/kontroversi-kuhap-2025-hak-tersangka

Tanggal 18 November 2025 semestinya menjadi hari yang monumental bagi sejarah hukum Indonesia

Berita • 12 Jan 2026

10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”

news.literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr

Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan…