Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 5 · Tahun 2020

Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan

literasihukum.com/peraturan/15031/petunjuk-teknis-penilaian-angka-kredit-perancang-peraturan-perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 4 · Tahun 2020

Syarat, Tata Cara, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui Penyesuaian/Inpassing

literasihukum.com/peraturan/15032/syarat-tata-cara-dan-pengangkatan-pegawai-negeri-sipil-dalam-jabatan-fungsional-perancang-peraturan-perundang-undangan-melalui-penyesuaianinpassing

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2020 tentang Syarat, Tata Cara, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui Penyesuaian/Inpassing

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 11 · Tahun 2021

Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

literasihukum.com/peraturan/15175/tata-cara-pelaksanaan-konsultasi-publik-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 9 · Tahun 2024

Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia

literasihukum.com/peraturan/16308/tata-cara-pemeriksaan-keimigrasian-terhadap-orang-yang-masuk-atau-keluar-wilayah-indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 20 · Tahun 2024

Tata Cara Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Korporasi

literasihukum.com/peraturan/15336/tata-cara-permohonan-salinan-produk-layanan-hukum-korporasi

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Korporasi

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 20 · Tahun 2015

Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

literasihukum.com/peraturan/15479/tata-cara-dan-prosedur-pengharmonisasian-pembulatan-dan-pemantapan-konsepsi-rancangan-peraturan-perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 13 · Tahun 2024

Tata Kerja Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/16131/tata-kerja-gugus-tugas-nasional-dan-gugus-tugas-daerah-bisnis-dan-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Kerja Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 14 · Tahun 2024

Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/16130/tata-naskah-dinas-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Opini • 21 Dec 2024

Berkaca Pada Kasus Gamma, Kementerian HAM Tidak Ada Gunanya

literasihukum.com/berkaca-pada-kasus-gamma-kementerian-ham-tidak-ada-gunanya

Mengungkap nihilnya keterlibatan Kementerian HAM dalam kasus kematian Gamma, siswa SMK di Semarang yang tewas ditembak Polisi.

Opini • 01 Jan 2025

Potret Konsepsi Hak Asasi Manusia Perspektif Kontrak Sosial

literasihukum.com/potret-konsepsi-hak-asasi-manusia-perspektif-kontrak-sosial

Membedah konsep Hak Asasi Manusia (HAM) melalui perspektif Teori Kontrak Sosial. Artikel ini mengeksplorasi kritik terhadap paradigma tanggung jawab negara dan implikasinya terhadap keadilan sosial.