Menampilkan 31–40 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum
• 08 Nov 2025
Membedah 'Offer' & 'Acceptance': Pahami 4 Syarat Sah Perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata)
literasihukum.com/membedah-offer-acceptance-pahami-4-syarat-sah-perjanjian-pasal-1320-kuh-perdata
Penawaran merupakan suatu kontrak yang memiliki kekuatan hukum mengikat
Berita
• 28 Feb 2025
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim dan UiTM Malaysia Gelar Kuliah Tamu Internasional, Bahas Kontrak Konstruksi Indonesia–Malaysia
news.literasihukum.com/fakultas-hukum-upn-veteran-jatim-dan-uitm-malaysia-gelar-kuliah-tamu-internasional-bahas-kontrak-konstruksi-indonesia-malaysia
Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur (UPN ”Veteran” Jatim) sukses menggelar kegiatan International Guest Lecture dengan tema “Legal Aspects Of Construction Contracts In Indonesia And Malaysia”.
Opini
• 17 May 2024
Klausula Eksonerasi: Antara Perlindungan Hukum dan Ketidakadilan
literasihukum.com/klausula-eksonerasi-perlindungan-hukum-ketidakadilan
Dalam praktik hukum perjanjian, klausula eksonerasi sering kali menjadi topik yang kontroversial.
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 10 · Tahun 1981
• 11 Jun 1981
PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
literasihukum.com/peraturan/1983/pembentukan-dusun-dalam-desa-dan-lingkungan-dalam-kelurahan-dalam-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 85 · Tahun 2022
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama RupabumiI
literasihukum.com/peraturan/15285/pencabutan-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-39-tahun-2008-tentang-pedoman-umum-pembakuan-nama-rupabumi-dan-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-35-tahun-2009-tentang-pedoman-pembentukan-panitia-pembakuan-nama-rupabumii
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pem…
Opini
• 22 Sep 2025
Memahami Perbedaan MoU, LoI, dan MoA dalam Perjanjian
literasihukum.com/memahami-perbedaan-mou-loi-dan-moa-dalam-perjanjian
Pahami perbedaan krusial antara Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA), dan Letter of Intent (LoI) untuk melindungi kerja sama bisnis Anda.
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 14 · Tahun 2009
• 24 Sep 2009
Tata Cara Pergeseran Anggaran antar Objek Belanja dalam Jenis Belanja Berkenaan, Pergeseran antar Rincian Objek Belanja dalam Objek Belanja Berkenaan dan Pergeseran antar Sub Rincian Objek Belanja dalam Rincian Objek Belanja Berkenaan
literasihukum.com/peraturan/10538/tata-cara-pergeseran-anggaran-antar-objek-belanja-dalam-jenis-belanja-berkenaan-pergeseran-antar-rincian-objek-belanja-dalam-objek-belanja-berkenaan-dan-pergeseran-antar-sub-rincian-objek-belanja-dalam-rincian-objek-belanja-berkenaan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran antar Objek Belanja dalam Jenis Belanja Berkenaan, Pergeseran antar Rincian Objek Belanja dalam Objek Belanja Berkenaan dan Pergeseran ant…
Opini
• 10 Feb 2024
Force Majeure dalam Hukum Perdata di Indonesia
literasihukum.com/force-majeure-dalam-hukum-indonesia
Artikel ini membahas tentang force majeure secara mendalam, mulai dari definisi, landasan hukum, jenis-jenis, hingga implementasinya dalam hukum di Indonesia.
Materi Hukum
• 11 Jul 2025
Panduan Lengkap Hukum AI untuk Bisnis di Indonesia: Menavigasi Regulasi, Hak Cipta, dan Tanggung Jawab
literasihukum.com/panduan-lengkap-hukum-ai-untuk-bisnis-di-indonesia-menavigasi-regulasi-hak-cipta-dan-tanggung-jawab
Literasi Hukum - Pahami aspek hukum AI di Indonesia. Panduan lengkap bagi bisnis membahas regulasi UU PDP, hak cipta, tanggung jawab hukum, dan mitigasi risiko praktis. Dari Fiksi Ilmiah ke Alat St...
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 1 · Tahun 1954
Mempersatukan Opsenten yang Berlaku dalam Tahun 1953, atas Cukai dari Beberapa Jenis Barang dalam Pokoknya Kenaikan Jumlah Cukai atas Alkohol Sulingan Dalam Negeri dan Bir dan Kenaikan Bea Masuk atas Bir
literasihukum.com/peraturan/15897/mempersatukan-opsenten-yang-berlaku-dalam-tahun-1953-atas-cukai-dari-beberapa-jenis-barang-dalam-pokoknya-kenaikan-jumlah-cukai-atas-alkohol-sulingan-dalam-negeri-dan-bir-dan-kenaikan-bea-masuk-atas-bir
Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1954 tentang Mempersatukan Opsenten yang Berlaku dalam Tahun 1953, atas Cukai dari Beberapa Jenis Barang dalam Pokoknya Kenaikan Jumlah Cukai atas Alkohol Sulingan Dalam Negeri dan Bir dan Kenaikan Bea Ma…