Hasil Pencarian: pasal 257 kuhp baru

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 44 · Tahun 1970 • 26 Sep 1970

Pelaksanaan Berlakunya Pasal 15 Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdangangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang

literasihukum.com/peraturan/15603/pelaksanaan-berlakunya-pasal-15-undang-undang-no-4-tahun-1970-tentang-pembentukan-daerah-perdangangan-bebas-dan-pelabuhan-bebas-sabang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Berlakunya Pasal 15 Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdangangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 13 · Tahun 1976 • 13 Apr 1976

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/15614/pelaksanaan-undang-undang-nomor-3-tahun-1976-tentang-perubahan-pasal-18-undang-undang-nomor-62-tahun-1958-tentang-kewarganegaraan-republik-indonesia

…omor 13 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 3 · Tahun 1976 • 05 Apr 1976

Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/17092/perubahan-pasal-18-undang-undang-nomor-62-tahun-1958-tentang-kewarganegaraan-republik-indonesia

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Materi Hukum • 07 Feb 2023

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Baru

literasihukum.com/pertanggungjawaban-pidana-korporasi

Artikel ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP baru. Mau tau tentang pertanggungjawaban pidana? yuk simak

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 4 · Tahun 1976 • 27 Apr 1976

Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

literasihukum.com/peraturan/17091/perubahan-dan-penambahan-beberapa-pasal-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-bertalian-dengan-perluasan-berlakunya-ketentuan-perundang-undangan-pidana-kejahatan-penerbangan-dan-kejahatan-terhadap-saranaprasarana-penerbangan

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Ter…

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 34 · Tahun 1992 • 30 Jun 1992

Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang-Undang Pokok Agraria

literasihukum.com/peraturan/15669/penundaan-berlakunya-ketentuan-pasal-5-ayat-1-peraturan-pemerintah-nomor-18-tahun-1991-tentang-ketentuan-konversi-hak-atas-tanah-di-propinsi-daerah-tingkat-i-timor-timur-menurut-undang-undang-pokok-agraria

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1992 tentang Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang…

Materi Hukum • 23 Feb 2024

Pengertian dan Macam-Macam Alasan Penghapus Pidana

literasihukum.com/pengertian-dan-macam-alasan-penghapus-pidana

Artikel ini membahas mengenai pengertian dan macam-macam alasan penghapus pidana. Yuk simak penjelasannya di bawah ini!

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 12 · Tahun 1955 • 01 Jun 2026

Perobahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953

literasihukum.com/peraturan/15869/perobahan-pasal-4-ayat-1-undang-undang-no-12-tahun-1953

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1955 tentang Perobahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 22 · Tahun 1959 • 01 Jul 2026

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 43 Tahun 1950 Tentang Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921" (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 85), Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16697/penetapan-undang-undang-darurat-no-43-tahun-1950-tentang-perubahan-pasal-45-zegelverordening-1921-lembaran-negara-tahun-1950-no-85-sebagai-undang-undang

…22 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 43 Tahun 1950 Tentang Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921" (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 85), Sebagai Undang-Undang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 19 · Tahun 1953 • 25 Jun 2026

Pengubahan Bea Pembubaran yang Ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat 2 "Jachtordonnantie Java en Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733)

literasihukum.com/peraturan/17383/pengubahan-bea-pembubaran-yang-ditetapkan-dalam-pasal-5-ayat-2-jachtordonnantie-java-en-madura-1940-staatsblad-1939-nr-733

…g-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1953 tentang Pengubahan Bea Pembubaran yang Ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat 2 "Jachtordonnantie Java en Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733)