Menampilkan 31–40 dari 172 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 21 · Tahun 2011
PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAROS TAHUN 2011
literasihukum.com/peraturan/1442/pemberian-tunjangan-perumahan-untuk-pimpinan-dan-anggota-dprd-kabupaten-maros-tahun-2011
…aros Nomor 21 Tahun 2011 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAROS TAHUN 2011
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 1 · Tahun 1978
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NO. 8/PD/DPRD/VII/1972 TENTANG PUNGUTAN UANG RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN JALAN (UANG TOL BEA JALAN) DAERAH KABUPATEN MAROS
literasihukum.com/peraturan/288/pencabutan-peraturan-daerah-no-8pddprdvii1972-tentang-pungutan-uang-retribusi-atas-pemakaian-jalan-uang-tol-bea-jalan-daerah-kabupaten-maros
…h (Perda) Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1978 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NO. 8/PD/DPRD/VII/1972 TENTANG PUNGUTAN UANG RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN JALAN (UANG TOL BEA JALAN) DAERAH KABUPATEN MAROS
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 1984
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 25/PD/DPRD/1970 TENTANG PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR.
literasihukum.com/peraturan/6152/perubahan-ketiga-peraturan-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng-nomor-25pddprd1970-tentang-pajak-kendaraan-diatas-air
…entang PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 25/PD/DPRD/1970 TENTANG PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR.
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 1988
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 33/PD/DPRD/1969 TENTANG PAJAK BANGSA ASING.
literasihukum.com/peraturan/6138/perubahan-ketiga-peraturan-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng-nomor-33pddprd1969-tentang-pajak-bangsa-asing
…entang PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 33/PD/DPRD/1969 TENTANG PAJAK BANGSA ASING.
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 40 · Tahun 2019
Pelaksanaan Perda Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buton
literasihukum.com/peraturan/2160/pelaksanaan-perda-kabupaten-buton-nomor-8-tahun-2017-tentang-hak-keuangan-dan-administratif-pimpinan-dan-anggota-dprd-kabupaten-buton
…aten Buton Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buton
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 20 · Tahun 2024
Perubahan Ketiga atas Perbup Konawe Kepulauan Nomor 2A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hak Pimpinan dan Anggota DPRD
literasihukum.com/peraturan/1178/perubahan-ketiga-atas-perbup-konawe-kepulauan-nomor-2a-tahun-2020-tentang-pedoman-pemberian-hak-pimpinan-dan-anggota-dprd
…p Konawe Kepulauan Nomor 2A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hak Pimpinan dan Anggota DPRD
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 3 · Tahun 2025
Perubahan atas Perbup Buton Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perda Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buton
literasihukum.com/peraturan/4212/perubahan-atas-perbup-buton-nomor-40-tahun-2019-tentang-pelaksanaan-perda-kabupaten-buton-nomor-8-tahun-2017-tentang-hak-keuangan-dan-administratif-pimpinan-dan-anggota-dprd-kabupaten-buton
…aten Buton Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buton
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 7 · Tahun 2025
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo
literasihukum.com/peraturan/5381/petunjuk-teknis-pelaksanaan-kegiatan-reses-pimpinan-dan-anggota-dprd-kabupaten-nagekeo
…omor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 1 · Tahun 2024
Tata Cara Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lainnya
literasihukum.com/peraturan/6359/tata-cara-pelaksanaan-dan-pertanggungjawaban-biaya-perjalanan-dinas-bagi-bupati-wakil-bupati-pimpinan-dan-anggota-dprd-aparatur-sipil-negara-pegawai-pemerintah-dengan-perjanjian-kerja-pegawai-tidak-tetap-dan-pihak-lainnya
…Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lainnya
Opini
• 29 Dec 2025
Pilkada Langsung vs DPRD: Menakar Kualitas Demokrasi Lokal
literasihukum.com/pilkada-langsung-vs-dprd-demokrasi-lokal
Mengkaji pilkada langsung dan melalui DPRD dari perspektif kedaulatan rakyat, beban fiskal negara, dan kualitas demokrasi lokal.