Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan · No. 7 · Tahun 2024

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional

literasihukum.com/peraturan/11920/organisasi-dan-tata-kerja-sekretariat-komisi-kepolisian-nasional

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 2 · Tahun 2022

Pedoman Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanaan

literasihukum.com/peraturan/15340/pedoman-pengarusutamaan-gender-di-lingkungan-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanaan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanaan

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 5 · Tahun 2024

Tata Naskah Dinas

literasihukum.com/peraturan/15346/tata-naskah-dinas

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 7 · Tahun 1954 • 21 Apr 1954

Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya

literasihukum.com/peraturan/15889/dasar-hukum-keputusan-kepala-daerah-otonom-dalam-keadaan-dewan-perwakilan-rakyat-daerahdewan-pemerintah-daerah-tidak-ada-atau-tidak-dapat-menjalankan-tugas-kewajibannya

…rurat Nomor 7 Tahun 1954 tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 215 · Tahun 1962 • 15 Jun 1962

Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Negara Peninjauan Kembali Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan II

literasihukum.com/peraturan/15333/penunjukan-kepala-sekretariat-panitia-negara-peninjauan-kembali-rancangan-undang-undang-pemilihan-umum-majelis-permusyawaratan-rakyat-dewan-perwakilan-rakyat-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-tingkat-i-dan-ii

…Peninjauan Kembali Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan II

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1975 • 24 Nov 1975

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

literasihukum.com/peraturan/17078/perubahan-undang-undang-nomor-16-tahun-1969-tentang-susunan-dan-kedudukan-majelis-permusyawaratan-rakyat-dewan-perwakilan-rakyat-dan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah

…-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berita • 02 Mar 2026

PP Muhammadiyah Desak PBB Sanksi AS dan Israel

news.literasihukum.com/pp-muhammadiyah-desak-pbb-sanksi-as-dan-israel

PP Muhammadiyah menyerukan PBB menjatuhkan sanksi terhadap AS dan Israel atas eskalasi konflik Timur Tengah serta mendorong dialog dan diplomasi.

Kamus Hukum

Dewan kehormatan

literasihukum.com/kamus-hukum/1049/dewan-kehormatan

Dewan kehormatan Organ yang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan menjatuhkan sanksi etik. Contoh: Advokat wajib mematuhi dewan kehormatan dalam menangani perkara. Etika Profesi & Advokat Rujukan umum: etika profesi hukum & advokat

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 43 · Tahun 2014 • 10 Nov 2014

TATA CARA PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE

literasihukum.com/peraturan/1085/tata-cara-pembentukan-dewan-pengawas-dan-sekretaris-dewan-pengawas-badan-layanan-umum-daerah-pada-rumah-sakit-umum-daerah-andi-makkasau-kota-parepare

…turan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 43 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 45 · Tahun 2015 • 30 Nov 2015

PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG KABUPATEN PINRANG

literasihukum.com/peraturan/4428/penetapan-remunerasi-bagi-pejabat-pengelola-dewan-pengawas-sekretaris-dewan-pengawas-dan-pegawai-badan-layanan-umum-daerah-rumah-sakit-umum-daerah-lasinrang-kabupaten-pinrang

…abupaten Pinrang Nomor 45 Tahun 2015 tentang PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG KABUPATEN PINRANG