Menampilkan 3140 dari 200 hasil · ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 3 · Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan
literasihukum.com/peraturan/16315/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-4-tahun-2019-tentang-penyelenggaraan-kearsipan-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementeria…
Kamus Hukum
Boedel Pailit
literasihukum.com/kamus-hukum/1373/boedel-pailit
…ailit yang berada dalam sita umum dan dikelola untuk kepentingan para kreditur. Kategori: Hukum Bisnis & Korporasi, Kepailitan & PKPU Contoh: Contoh: Istilah "Boedel Pailit" digunakan dalam konteks kepailitan & pkpu. | Boedel pailit: Istila…
Kamus Hukum
PKPU
literasihukum.com/kamus-hukum/299/pkpu
…ntuk mencapai perdamaian antara debitur dan kreditur sebelum/selama kepailitan. Kategori: Hukum Bisnis & Korporasi, Kepailitan & PKPU Contoh: Contoh penggunaan: istilah "PKPU" sering digunakan dalam konteks hukum. | Pkpu: Istilah ini dipaka…
Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 29 · Tahun 2018 • 21 Sep 2018
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan
literasihukum.com/peraturan/15485/pengharmonisasian-rancangan-peraturan-perundang-undangan-oleh-perancang-peraturan-perundang-undangan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 22 · Tahun 2024 • 06 Sep 2024
Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia atau Tempat Lain di Luar Negeri
literasihukum.com/peraturan/15204/pelaksanaan-fungsi-keimigrasian-oleh-pejabat-imigrasi-pada-perwakilan-republik-indonesia-atau-tempat-lain-di-luar-negeri
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia atau Tempat Lain di Luar Negeri
Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 23 · Tahun 2018
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan
literasihukum.com/peraturan/15486/pengharmonisasian-rancangan-peraturan-menteri-rancangan-peraturan-lembaga-pemerintah-nonkementerian-atau-rancangan-peraturan-dari-lembaga-nonstruktural-oleh-perancang-peraturan-perundang-undangan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan P…
Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 22 · Tahun 2018
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan
literasihukum.com/peraturan/15487/pengharmonisasian-rancangan-peraturan-perundang-undangan-yang-dibentuk-di-daerah-oleh-perancang-peraturan-perundang-undangan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Kamus Hukum
Hakim Pengawas
literasihukum.com/kamus-hukum/1519/hakim-pengawas
…k untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator/pengurus. Kategori: Kepailitan & PKPU Contoh: Contoh: Istilah "Hakim Pengawas" digunakan dalam konteks kepailitan & pkpu. Sumber: UU Kepailitan dan PKPU Rujukan: UU Kepai…
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 102 · Tahun 2022
STRATEGI KOMUNIKASI DAN PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN STUNTING
literasihukum.com/peraturan/13939/strategi-komunikasi-dan-perubahan-perilaku-masyarakat-dalam-upaya-pencegahan-stunting
…Nomor 102 Tahun 2022 tentang STRATEGI KOMUNIKASI DAN PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN STUNTING
Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 65 · Tahun 1948 • 09 Nov 1948
Pengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana
literasihukum.com/peraturan/15643/pengadilan-tentara-hukum-acara-pidana-peraturan-tentang-mengadakan-perubahan-dan-penambahan-dalam-undang-undang-no-8-tahun-1946-dari-hal-hukum-acara-pidana
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 1948 tentang Pengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.