Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 77 · Tahun 2022 • 16 Jun 2026

PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN DIGITAL IMPLEMENTASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENUJU PERENCANAAN YANG BERKUALITAS DI KABUPATEN ENREKANG

literasihukum.com/peraturan/1311/pedoman-pelaksanaan-layanan-digital-implementasi-sistem-perencanaan-pembangunan-menuju-perencanaan-yang-berkualitas-di-kabupaten-enrekang

…upati (Perbup) Kabupaten Enrekang Nomor 77 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN DIGITAL IMPLEMENTASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENUJU PERENCANAAN YANG BERKUALITAS DI KABUPATEN ENREKANG

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 12 · Tahun 2022

Pedoman Sistem Kearsipan Berbasis Digital di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan

literasihukum.com/peraturan/14010/pedoman-sistem-kearsipan-berbasis-digital-di-lingkungan-pemerintahan-kabupaten-kuningan

…(Perbup) Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Kearsipan Berbasis Digital di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 93 · Tahun 2024

Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

literasihukum.com/peraturan/14912/platform-digital-sinergi-kebijakan-fiskal-nasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 45.A · Tahun 2023

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK/DIGITAL

literasihukum.com/peraturan/12184/tata-cara-pemungutan-retribusi-pelayanan-pasar-menggunakan-sistem-elektronikdigital

…2023 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK/DIGITAL

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 21 · Tahun 2024

TATA KELOLA PANGKALAN DATA DIGITAL RISET DAN INOVASI TERNATE

literasihukum.com/peraturan/12691/tata-kelola-pangkalan-data-digital-riset-dan-inovasi-ternate

…an Walikota (Perwali) Kota Ternate Nomor 21 Tahun 2024 tentang TATA KELOLA PANGKALAN DATA DIGITAL RISET DAN INOVASI TERNATE

Opini • 04 Feb 2025

Coretax: Mampukah Menegakkan Hukum Perpajakan di Sektor Pertanian?

literasihukum.com/coretax-mampukah-menegakkan-hukum-perpajakan-di-sektor-pertanian

Coretax adalah sistem perpajakan yang dirancang untuk menyederhanakan administrasi pajak di Indonesia

Materi Hukum • 17 Mar 2024

UU Cipta Kerja dan 4 Kemudahan Perizinan Berusaha di Indonesia

literasihukum.com/kemudahan-perizinan-berusaha-di-indonesia

Artikel ini membahas tentang bagaimana UU cipta kerja memberikan kemudahan perizinan berusaha di Indonesia.

Kamus Hukum

Forensik digital

literasihukum.com/kamus-hukum/1020/forensik-digital

Forensik digital Istilah kekayaan intelektual, data, atau teknologi informasi yang berkaitan dengan forensik digital. Kategori: Hukum Acara Perdata, Hukum Siber & Data Contoh: Forensik digital: Istilah ini dipakai untuk menjelaskan hak, izi…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 25 · Tahun 2012 • 18 Apr 2012

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2012

literasihukum.com/peraturan/4898/kebutuhan-dan-harga-eceran-tertinggi-het-pupuk-bersubsidi-untuk-sub-sektor-perkebunan-tahun-anggaran-2012

…Tahun 2012 tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2012

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 76 · Tahun 2012 • 02 Nov 2012

PEDOMAN PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PINRANG

literasihukum.com/peraturan/4744/pedoman-pengelolaan-pupuk-bersubsidi-untuk-sektor-pertanian-di-kabupaten-pinrang

…Kabupaten Pinrang Nomor 76 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PINRANG