Peraturan Undang-undang (UU) · No. 4 · Tahun 2009

Pertambangan Mineral dan Batubara

literasihukum.com/peraturan/3872/pertambangan-mineral-dan-batubara

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 44 · Tahun 1960

Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi

literasihukum.com/peraturan/15790/pertambangan-minyak-dan-gas-bumi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 79 · Tahun 1992

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

literasihukum.com/peraturan/15665/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-1969-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-11-tahun-1967-tentang-ketentuan-ketentuan-pokok-pertambangan

…9 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 2 · Tahun 2025

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

literasihukum.com/peraturan/3868/perubahan-keempat-atas-undang-undang-nomor-4-tahun-2009-tentang-pertambangan-mineral-dan-batubara

…omor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Peraturan Menteri Perdagangan · No. 10 · Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

literasihukum.com/peraturan/14515/perubahan-atas-peraturan-menteri-perdagangan-nomor-8-tahun-2023-tentang-tata-cara-penetapan-harga-patokan-ekspor-atas-produk-pertambangan-yang-dikenakan-bea-keluar

…rdagangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 25 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

literasihukum.com/peraturan/16172/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-96-tahun-2021-tentang-pelaksanaan-kegiatan-usaha-pertambangan-mineral-dan-batubara

…erubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1961

Tambahan atas Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

literasihukum.com/peraturan/16740/tambahan-atas-lampiran-undang-undang-nomor-10-tahun-1959-tentang-pembatalan-hak-hak-pertambangan

…ntang Tambahan atas Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

Peraturan Peraturan Menteri Perdagangan · No. 46 · Tahun 2025

Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

literasihukum.com/peraturan/2933/tata-cara-penetapan-harga-patokan-ekspor-dan-harga-referensi-atas-produk-pertambangan-yang-dikenakan-bea-keluar

…hun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 32 · Tahun 1969

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 No 22, Tambahan Lembaran Negara No. 2831)

literasihukum.com/peraturan/15598/tentang-pelaksanaan-undang-undang-no-11-tahun-1969-tentang-ketentuan-ketentuan-pokok-pertambangan-lembaran-negara-tahun-1967-no-22-tambahan-lembaran-negara-no-2831

…ang Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 No 22, Tambahan Lembaran Negara No. 2831)

Opini • 09 Feb 2024

Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Peradilan Administrasi

literasihukum.com/keputusan-tata-usaha-negara

Pelajari bentuk keputusan tata usaha negara yang menjadi objek peradilan administrasi Indonesia.