Menampilkan 31–40 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 248 · Tahun 2016
• 21 Nov 2016
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 241 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran 2016
literasihukum.com/peraturan/11634/perubahan-atas-peraturan-gubernur-nomor-241-tahun-2016-tentang-pedoman-pelaksanaan-penerimaan-dan-pengeluaran-daerah-penyelesaian-pekerjaan-yang-tidak-terselesaikan-pada-akhir-tahun-anggaran-2016
…ernur Nomor 241 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran 2016
Opini
• 15 Sep 2024
Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
literasihukum.com/telaah-posisi-mahkamah-konstitusi-dalam-sengketa-pemilihan-kepala-daerah
Artikel ini akan menelaah manuver dan posisi MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada, terutama pasca putusannya yang memengaruhi kerangka hukum pemilu dan pilkada. Fakta hukum berupa konstitusi, perat...
Opini
• 16 Sep 2024
Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
literasihukum.com/posisi-mk-dalam-sengketa-pilkada
Artikel ini akan menelaah manuver dan posisi MK dalam posisinya sebagai guardian of democracy terutama pada putusan yang memengaruhi rezim pemilu
Peraturan
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia · No. 19 · Tahun 2020
• 09 Sep 2020
Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
literasihukum.com/peraturan/15200/penyelesaian-uang-pengganti-yang-diputus-pengadilan-berdasarkan-undang-undang-nomor-3-tahun-1971-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 59 · Tahun 2020
• 25 Sep 2020
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN
literasihukum.com/peraturan/3925/penyelesaian-kasus-pertanahan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 59 Tahun 2020 tentang PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 21 · Tahun 2022
• 05 Apr 2022
Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
literasihukum.com/peraturan/10597/tata-cara-pelaksanaan-penyelesaian-tuntutan-ganti-kerugian-daerah-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
Materi Hukum
• 05 Feb 2024
Peradilan untuk Penyelesaian Konflik Pertanahan
literasihukum.com/peradilan-untuk-konflik-pertanahan
Pelajari cara menentukan peradilan yang sesuai untuk penyelesaian konflik pertanahan.
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 5 · Tahun 2023
• 22 Nov 2023
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
literasihukum.com/peraturan/13037/pencabutan-peraturan-daerah-kabupaten-sekadau-nomor-9-tahun-2017-tentang-tata-cara-tuntutan-penyelesaian-kerugian-daerah
…NCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 35 · Tahun 2024
• 19 Sep 2024
Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
literasihukum.com/peraturan/4597/tata-cara-pelaksanaan-penyelesaian-tuntutan-ganti-kerugian-daerah-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain
…i (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 47 · Tahun 2024
• 04 Sep 2024
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
literasihukum.com/peraturan/9545/tata-cara-penyelesaian-ganti-kerugian-daerah-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-sambas
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 47 Tahun 2024 tentang TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS