Menampilkan 31–40 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Kamus Hukum
PPh Pasal 21
literasihukum.com/kamus-hukum/2675/pph-pasal-21
PPh Pasal 21 Pemotongan PPh atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Kategori: Hukum Pajak Sinonim: PPh 21 Contoh: Contoh: Istilah "PPh Pasal 21" digunakan…
Kamus Hukum
PPh Pasal 23
literasihukum.com/kamus-hukum/2676/pph-pasal-23
PPh Pasal 23 Pemotongan PPh atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa tertentu yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri. Kategori: Hukum Pajak Sinonim: PPh 23 Contoh: Contoh: Istilah "PPh Pasal 23" digun…
Kamus Hukum
PPh Pasal 26
literasihukum.com/kamus-hukum/2677/pph-pasal-26
PPh Pasal 26 Pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sesuai ketentuan domestik dan/atau tax treaty. Kategori: Hukum Pajak Sinonim: PPh 26 Contoh: Contoh: Istilah "PPh Pasal 26" digunakan dalam konteks…
Opini
• 22 Jan 2024
Amandemen UUD 1945: Penguatan BAKAMLA RI untuk Pertahankan Kedaulatan NKRI
literasihukum.com/amandemen-uud-1945-penguatan-bakamla
Literasi Hukum - Wacana amandemen UUD 1945 untuk memperkuat Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) mulai mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini seiring dengan meningkatnya ancam...
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 4 · Tahun 1976
• 27 Apr 1976
Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
literasihukum.com/peraturan/17091/perubahan-dan-penambahan-beberapa-pasal-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-bertalian-dengan-perluasan-berlakunya-ketentuan-perundang-undangan-pidana-kejahatan-penerbangan-dan-kejahatan-terhadap-saranaprasarana-penerbangan
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Ter…
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 13 · Tahun 1976
• 13 Apr 1976
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
literasihukum.com/peraturan/15614/pelaksanaan-undang-undang-nomor-3-tahun-1976-tentang-perubahan-pasal-18-undang-undang-nomor-62-tahun-1958-tentang-kewarganegaraan-republik-indonesia
…omor 13 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 3 · Tahun 1976
• 05 Apr 1976
Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
literasihukum.com/peraturan/17092/perubahan-pasal-18-undang-undang-nomor-62-tahun-1958-tentang-kewarganegaraan-republik-indonesia
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Opini
• 21 May 2024
Telaah “Kegentingan Memaksa” Dalam UU Cipta Kerja Sebagai Unsur Pemberlakuan Hukum Darurat Negara
literasihukum.com/telaah-kegentingan-memaksa-dalam-uu-cipta-kerja
Artikel ini membahas korelasi Keadaan Darurat Negara dengan Perpu sebagai produk hukum yang lahir dari kegentingan yang mendesak.
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 34 · Tahun 1992
• 30 Jun 1992
Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang-Undang Pokok Agraria
literasihukum.com/peraturan/15669/penundaan-berlakunya-ketentuan-pasal-5-ayat-1-peraturan-pemerintah-nomor-18-tahun-1991-tentang-ketentuan-konversi-hak-atas-tanah-di-propinsi-daerah-tingkat-i-timor-timur-menurut-undang-undang-pokok-agraria
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1992 tentang Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang…
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 1 · Tahun 1945
Tentang Dan Mulai Berlakunja Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah
literasihukum.com/peraturan/15564/tentang-dan-mulai-berlakunja-undang-undang-dan-peraturan-pemerintah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1945 tentang Tentang Dan Mulai Berlakunja Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah