Menampilkan 31–40 dari 40 hasil
· ~21ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 06 Mar 2026
Praperadilan Yaqut: Sprindik KPK Disorot, Audit Kerugian Negara Dipersoalkan
literasihukum.com/praperadilan-yaqut-sprindik-kpk-disorot-audit-kerugian-negara-dipersoalkan
Sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas menghadirkan ahli yang menyoroti keabsahan Sprindik KPK dan pentingnya audit kerugian negara yang final sebelum penetapan tersangka.
Berita
• 05 Jan 2026
MA Terbitkan PERMA 3/2025 Pedoman Penanganan Perkara Pidana Perpajakan
literasihukum.com/perma-3-2025-pidana-perpajakan
MA terbitkan PERMA 3/2025 pedoman perkara pidana perpajakan: atur praperadilan, penunjukan hakim, pemblokiran/penyitaan aset, dan pelunasan pajak.
Berita
• 01 Jan 2026
Vonis Kasus Prada Lucky: 22 Prajurit TNI AD Dipecat dan Dipenjara
literasihukum.com/vonis-kasus-prada-lucky-22-prajurit-dipecat-dipenjarakan
Pengadilan Militer III-15 Kupang memvonis 22 prajurit TNI AD dalam kasus tewasnya Prada Lucky: penjara di bawah 10 tahun, dipecat, dan restitusi.
Berita
• 27 Feb 2026
Riva Siahaan, Eks Dirut Pertamina, Divonis 9 Tahun dalam Kasus Korupsi
literasihukum.com/riva-siahaan-eks-dirut-pertamina-divonis-9-tahun-dalam-kasus-korupsi
PN Tipikor Jakarta vonis 9 tahun penjara Riva Siahaan (eks Dirut Pertamina Patra Niaga) terkait korupsi tata kelola minyak mentah 2018-2023.
Berita
• 08 Jan 2026
PMK 108/2025 Berlaku: DJP Bisa Akses Laporan E-Wallet dan Aset Kripto, Ini Skema dan Jadwalnya
literasihukum.com/pmk-108-2025-djp-akses-laporan-e-wallet-aset-kripto
PMK 108/2025 memberi kewenangan DJP mengakses informasi keuangan dari lembaga keuangan dan penyedia jasa aset kripto (CARF). E-wallet tertentu diperlakukan sebagai rekening keuangan; pelaporan kripto dimulai 2027 untuk tahun data 2026, deng…
Berita
• 18 Sep 2025
Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik
literasihukum.com/tolak-uji-formil-uu-bumn-mk-minta-pembentuk-uu-utamakan-masukan-publik
MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...
Berita
• 06 Mar 2026
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Ini Risiko Besar Menjelang Pemilu 2029
literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-belum-dibahas-risiko-menjelang-pemilu-2029
Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR segera membahas revisi UU Pemilu. Pembahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiapan Pemilu 2029 dan mempersempit partisipasi publik.
Berita
• 20 Jan 2026
MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan dari Kriminalisasi
literasihukum.com/mk-perkuat-perlindungan-hukum-wartawan-dari-kriminalisasi
MK tegaskan perlindungan hukum wartawan adalah instrumen konstitusional. Pidana/perdata jadi upaya terakhir setelah mediasi Dewan Pers.
Berita
• 12 Jan 2026
Jadwal Berangkat Haji Reguler Dinilai Tak Pasti, Dosen Uji Pasal 13 Ayat (2) UU Haji dan Umrah di MK
literasihukum.com/uji-pasal-13-ayat-2-uu-haji-umrah-jadwal-haji-reguler-tak-pasti
Pemohon Endang Samsul Arifin memperbaiki permohonan uji materi UU Haji dan Umrah di MK. Ia menilai frasa “dan/atau” pada Pasal 13 ayat (2) memicu ketidakpastian pembagian kuota antarprovinsi dan estimasi keberangkatan haji reguler.
Berita
• 06 Mar 2026
Polisi Kerahkan 1.436 Personel Amankan Demo Mahasiswa di DPR dan Monas
literasihukum.com/polisi-kerahkan-1436-personel-amankan-demo-mahasiswa-di-dpr-dan-monas
Polisi mengerahkan 1.436 personel gabungan untuk mengamankan demo mahasiswa dan masyarakat sipil di DPR dan Monas, Jakarta Pusat, dengan pendekatan humanis tanpa senjata api.
Pasang Iklan