Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 22 · Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/17903/perubahan-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-10-tahun-2021-tentang-pelaksanaan-pemberian-tunjangan-kinerja-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia

…2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 21 · Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/17905/perubahan-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-9-tahun-2021-tentang-jabatan-dan-kelas-jabatan-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia

…n 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Opini • 24 Feb 2023

Perbedaan Penggelapan, Penipuan, dan Pencurian

literasihukum.com/beda-penggelapan-penipuan-pencurian

Artikel ini menjelaskan mengenai perbedaan antara penggelapan, penipuan, dan pencurian yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Pertanyaan Saya adalah seorang pengusaha yan...

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 239 · Tahun 2015 • 24 Nov 2015

Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

literasihukum.com/peraturan/1503/tata-cara-pemberian-rekomendasi-atas-permohonan-sesuatu-hak-di-atas-bidang-tanah-hak-pengelolaan-tanah-eks-desa-dan-tanah-ekskota-praja-milikdikuasai-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta

…arta Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 25 · Tahun 1959 • 26 Jun 2026

Pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

literasihukum.com/peraturan/15579/pelaksanaan-undang-undang-no-10-tahun-1959-tentang-pembatalan-hak-hak-pertambangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 31 · Tahun 2025 • 20 Jun 2026

Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2049

literasihukum.com/peraturan/12666/rencana-induk-pemajuan-pelindungan-dan-pemenuhan-hak-hak-penyandang-disabilitas-tahun-2025-2049

…Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2049

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 68 · Tahun 1958 • 17 Jul 2026

Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita

literasihukum.com/peraturan/15918/persetujuan-konvensi-hak-hak-politik-kaum-wanita

Undang-undang (UU) Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 69 · Tahun 2024 • 02 Jul 2026

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

literasihukum.com/peraturan/16109/perubahan-atas-peraturan-presiden-nomor-60-tahun-2017-tentang-penghasilan-dan-hak-hak-lain-kepala-perwakilan-ombudsman-republik-indonesia-di-daerah

…024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 1959

Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

literasihukum.com/peraturan/16703/pembatalan-hak-hak-pertambangan

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 100 · Tahun 2011

Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Penggantian Nama Badan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah

literasihukum.com/peraturan/1650/penetapan-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan-terhadap-penggantian-nama-badan-hukum-pemegang-hak-atas-tanah

…an Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 100 Tahun 2011 tentang Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Penggantian Nama Badan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah