Menampilkan 31–40 dari 136 hasil
· ~139ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 78/PMK.010/2005 · Tahun 2005
• 06 Sep 2005
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi
literasihukum.com/peraturan/15475/pembebasan-bea-masuk-atas-impor-barang-untuk-kegiatan-pengusahaan-panas-bumi-berdasarkan-kontrak-sebelum-berlakunya-undang-undang-nomor-27-tahun-2003-tentang-panas-bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2005 Tahun 2005 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi
Materi Hukum
• 29 Apr 2024
Ketentuan Hukum terkait Batasan Nilai Barang Kiriman yang dikenakan Bea masuk Oleh Bea Cukai
literasihukum.com/nilai-barang-dikenakan-bea-masuk-oleh-bea-cukai
Artikel ini membahas tentang Ketentuan Hukum terkait Batasan Nilai Barang Kiriman yang dikenakan Bea masuk Oleh Bea Cukai
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 145/PMK.07/2009 · Tahun 2009
• 02 Sep 2009
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2006, 2007, dan 2008 yang Dialokasikan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 dan Perubahannya
literasihukum.com/peraturan/15270/alokasi-kurang-bayar-dana-bagi-hasil-pajak-tahun-anggaran-2006-2007-dan-2008-yang-dialokasikan-dalam-undang-undang-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-tahun-anggaran-2009-dan-perubahannya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2009 Tahun 2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2006, 2007, dan 2008 yang Dialokasikan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2…
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 26 · Tahun 2025
• 14 Apr 2025
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
literasihukum.com/peraturan/14387/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-148pmk022021-tentang-tata-cara-penyediaan-pencairan-penggunaan-dan-pertanggungjawaban-dana-awal-dan-akumulasi-iuran-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
…Keuangan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Peker…
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 76 · Tahun 2025
• 07 Nov 2025
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
literasihukum.com/peraturan/5914/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-129pmk052020-tentang-pedoman-pengelolaan-badan-layanan-umum
…gan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
Opini
• 11 Jun 2025
Scroll Aman, Bicara Bebas: Hari Media Sosial 2025 dan Tuntutan Regulasi Bijak
literasihukum.com/scroll-aman-bicara-bebas-hari-media-sosial-2025-dan-tuntutan-regulasi-bijak
Refleksi Hari Media Sosial 2025: urgensi regulasi bijak UU ITE & UU PDP demi hak digital, kebebasan, dan keamanan warga.
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 58 · Tahun 2025
• 30 Jul 2026
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Layanan Pos Universal
literasihukum.com/peraturan/12477/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-82pmk022016-tentang-tata-cara-penyediaan-pencairan-dan-pertanggungjawaban-dana-bantuan-operasional-layanan-pos-universal
…ngan Nomor 58 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Layanan Pos Universal
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 46 · Tahun 2025
• 16 Jul 2026
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
literasihukum.com/peraturan/12412/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-186pmk022020-tentang-tata-cara-pengesahan-laporan-pengelolaan-program-dan-laporan-keuangan-tahunan-badan-penyelenggara-jaminan-sosial
…Keuangan Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 34 · Tahun 2025
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentag Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut
literasihukum.com/peraturan/14581/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-203pmk042017-tentag-ketentuan-ekspor-dan-impor-barang-yang-dibawa-oleh-penumpang-dan-awak-sarana-pengangkut
…Keuangan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentag Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 127 · Tahun 2023
• 27 Nov 2023
Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeaan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penangkapan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
literasihukum.com/peraturan/16499/pencabutan-peraturan-menteri-keuangan-nomor-188pmk042020-tentang-pemberian-fasilitas-kepabeaan-danatau-cukai-serta-perpajakan-atas-impor-pengadaan-vaksin-dalam-rangka-penangkapan-pandemi-corona-virus-disease-2019-covid-19
…eri Keuangan Nomor 127 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeaan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penangkapan Pandemi Corona…