Menampilkan 31–40 dari 200 hasil
· ~108ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 7 · Tahun 2025
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum
literasihukum.com/peraturan/14611/penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern-pemerintah-terintegrasi-di-lingkungan-kementerian-hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 42 · Tahun 2025
Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029
literasihukum.com/peraturan/7698/rencana-strategis-kementerian-hukum-tahun-2025-2029
Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 19 · Tahun 2025
Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum
literasihukum.com/peraturan/12382/sistem-kerja-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-kementerian-hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 19 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 36 · Tahun 2025
Sistem Penyuluhan Hukum
literasihukum.com/peraturan/7665/sistem-penyuluhan-hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 36 Tahun 2025 tentang Sistem Penyuluhan Hukum
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 28 · Tahun 2025
Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Hukum
literasihukum.com/peraturan/12377/tata-cara-pembentukan-peraturan-menteri-hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Hukum
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 37 · Tahun 2025
Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum
literasihukum.com/peraturan/7879/tata-cara-verifikasi-dan-akreditasi-organisasi-pemberi-bantuan-hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 3 · Tahun 2025
Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum
literasihukum.com/peraturan/14759/tata-naskah-dinas-kementerian-hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 2 · Tahun 2025
Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
literasihukum.com/peraturan/14689/tata-naskah-dinas-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Kamus Hukum
Self-determination
literasihukum.com/kamus-hukum/908/self-determination
…dan mengembangkan ekonomi, sosial, dan budayanya. Contoh: Dalam kerja sama lintas negara, konsep self-determination sering menjadi rujukan. Hukum Internasional Rujukan umum: hukum internasional publik
Opini
• 22 Feb 2024
Hukum vs Politik: Kuat Mana?
literasihukum.com/hukum-vs-politik-kuat-mana
Hukum itu produk politik. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka timbullah suatu pertanyaan. Apakah politik taat terhadap hukum, ataukah sebaliknya?