Menampilkan 31–40 dari 40 hasil
· ~17ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 25 Jul 2025
Pimpinan DPR Terima Kajian Komisi III soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Hakim MK
news.literasihukum.com/pimpinan-dpr-terima-kajian-komisi-iii-soal-dugaan-penyalahgunaan-wewenang-hakim-mk
…t Komisi III berisi kajian dugaan penyalahgunaan wewenang hakim MK terkait putusan pemilu nasional dan lokal terpisah. Dokumen itu berpotensi menjadi dasar evaluasi terhadap...
Berita
• 01 Mar 2024
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4% Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029
news.literasihukum.com/ambang-batas-parlemen-melanggar-konstitusi
Mahkamah Konstitusi (MK) menyimpulkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), bertentangan dengan prin...
Berita
• 02 Mar 2026
MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor
news.literasihukum.com/mk-hapus-frasa-tidak-langsung-di-pasal-21-uu-tipikor
MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.
Berita
• 16 Mar 2024
MK Percepat Penanganan Sengketa Pilpres 2024, Hanya 10 Hari Kerja
news.literasihukum.com/mk-percepat-penanganan-sengketa-pilpres-2024
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) baik untuk pemilihan presiden/wakil presiden (pilpres) maupun pemilihan legislatif (pileg...
Berita
• 06 May 2024
PKB Gugat KPU ke MK, Persoalkan Suara di 3 Dapil Sumsel
news.literasihukum.com/pkb-gugat-kpu-ke-mk-persoalkan-suara-di-3-dapil-sumsel
Sidang MK tentang sengketa pemilu dihadiri oleh Hakim Arief Hidayat dan dua hakim lain.
Berita
• 12 Jan 2026
10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”
news.literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr
Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan…
Berita
• 01 Aug 2025
DPR Restui Abolisi Tom Lembong dan Amnesti 1.116 Terpidana, Termasuk Hasto Kristiyanto
news.literasihukum.com/dpr-restui-abolisi-tom-lembong-dan-amnesti-1116-terpidana
Jakarta, Literasi Hukum — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui dua permohonan Presiden Prabowo Subianto: pemberian abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan amnesti bagi...
Berita
• 25 Jul 2025
Cak Imin Doakan Banding Tom Lembong Dikabulkan Pengadilan Tinggi
news.literasihukum.com/cak-imin-doakan-banding-tom-lembong-dikabulkan-pengadilan-tinggi
Cak Imin berharap banding Tom Lembong diterima Pengadilan Tinggi. Vonis 4,5 tahun kasus impor gula dinilai sarat kejanggalan. Kuasa hukum menyiapkan memori banding.
Berita
• 26 Sep 2025
Kapolri Kaji Penahanan Aktivis Delpedro Marhaen Usai Terima Surat GNB
news.literasihukum.com/kapolri-kaji-penahanan-aktivis-delpedro-marhaen
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan mendalami kasus penahanan aktivis Delpedro Marhaen dkk. Respons ini menyusul surat dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang siap menjadi penjamin dan meminta pe...
Berita
• 08 Jan 2026
Sejarah Baru: MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara karena Politik Uang Terstruktur
news.literasihukum.com/mk-diskualifikasi-seluruh-paslon-barito-utara-2026
Mahkamah Konstitusi mencetak sejarah baru di awal tahun 2026 dengan mendiskualifikasi seluruh pasangan calon dalam sengketa Pilkada Barito Utara akibat terbukti melakukan politik uang masif. MK memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tot…