Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 7 · Tahun 2025 • 15 Jul 2026

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia Melalui Penyesuaian

literasihukum.com/peraturan/7440/pengangkatan-pegawai-negeri-sipil-dalam-jabatan-fungsional-analis-hak-asasi-manusia-melalui-penyesuaian

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia Melalui Penyesuaian

Peraturan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia · No. 3 · Tahun 2025 • 10 Jul 2026

Pengelolaan Kerja Sama di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/12512/pengelolaan-kerja-sama-di-lingkungan-komisi-nasional-hak-asasi-manusia

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kerja Sama di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 6 · Tahun 2025 • 04 Jul 2026

Klasifikasi Arsip Kementerian Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/7442/klasifikasi-arsip-kementerian-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 14 · Tahun 2025

Rencana Strategis Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025-2029

literasihukum.com/peraturan/7877/rencana-strategis-kementerian-hak-asasi-manusia-tahun-2025-2029

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025-2029

Peraturan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia · No. 4 · Tahun 2025

Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025 - 2029

literasihukum.com/peraturan/7954/rencana-strategis-komisi-nasional-hak-asasi-manusia-tahun-2025-2029

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025 - 2029

Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 13 · Tahun 2025

Satu Data Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/7443/satu-data-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Satu Data Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 238 · Tahun 2015 • 19 Nov 2015

Kewajiban Penyediaan Dan Pemasangan Closed Circuit Television Pada Bangunan Gedung

literasihukum.com/peraturan/1546/kewajiban-penyediaan-dan-pemasangan-closed-circuit-television-pada-bangunan-gedung

…ran Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 238 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Dan Pemasangan Closed Circuit Television Pada Bangunan Gedung

Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 · Tahun 2018 • 13 Jul 2026

Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang

literasihukum.com/peraturan/8551/pengecualian-kewajiban-menyusun-analisis-mengenai-dampak-lingkungan-untuk-usaha-danatau-kegiatan-yang-berlokasi-di-daerah-kabupatenkota-yang-telah-memiliki-rencana-detail-tata-ruang

…Hidup Dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Renca…

Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan · No. 20 · Tahun 2025 • 12 Sep 2025

Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas Liquidity Coverage Ratio dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih Net Stable Funding Ratio Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

literasihukum.com/peraturan/9598/kewajiban-pemenuhan-rasio-kecukupan-likuiditas-liquidity-coverage-ratio-dan-rasio-pendanaan-stabil-bersih-net-stable-funding-ratio-bagi-bank-umum-syariah-dan-unit-usaha-syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas Liquidity Coverage Ratio dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih Net Stable Funding Ratio Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 62 · Tahun 2016

Kewajiban Pelayanan Publik dan Pemberian Subsidi Yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta

literasihukum.com/peraturan/12627/kewajiban-pelayanan-publik-dan-pemberian-subsidi-yang-bersumber-dari-anggaran-dan-pendapatan-belanja-daerah-kepada-perseroan-terbatas-transportasi-jakarta

…uran Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Pemberian Subsidi Yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jak…