Menampilkan 31–40 dari 76 hasil
· ~0ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 18 · Tahun 2025
PERANGKAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK PENGENDALIAN BANJIR PADA KOTA SAMARINDA DAN KOTA BALIKPAPAN
literasihukum.com/peraturan/12487/perangkat-pengendalian-pemanfaatan-ruang-untuk-pengendalian-banjir-pada-kota-samarinda-dan-kota-balikpapan
…r Nomor 18 Tahun 2025 tentang PERANGKAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK PENGENDALIAN BANJIR PADA KOTA SAMARINDA DAN KOTA BALIKPAPAN
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 6 · Tahun 2025
Pengelolaan Dana Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Siaga Darurat dan Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Konawe Utara
literasihukum.com/peraturan/6047/pengelolaan-dana-belanja-tidak-terduga-dalam-rangka-penanganan-siaga-darurat-dan-tanggap-darurat-bencana-banjir-tanah-longsor-dan-angin-puting-beliung-di-kabupaten-konawe-utara
…a Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Siaga Darurat dan Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Konawe Utara
Berita
• 08 May 2024
Diduga Ada Penggelembungan Suara Caleg SIRA Aceh Utara, Bawaslu: Tak Ada Pelanggaran Pemilu
news.literasihukum.com/aceh-utara-caleg-sira-gugat-kpu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa Permohonan Caleh Partai SIRA Aceh Utara, M. Nasir, tidak berkaitan dengan Perselisihan perolehan hasil suara dan belum mendapatkan rekomendasi dari Partai...
Berita
• 29 May 2024
Penyelenggara Pemilu Ungkap Penggelembungan Suara Caleg PAS, Muhammad Daud, di Ranto Peureulak
news.literasihukum.com/penyelenggara-pemilu-ungkap-penggelembungan-suara-caleg-pas
Mantan Anggota PPK Kecamatan Ranto Peureulak sampai Ketua PPS Desa Buket Pala, Kecamatan Ranto Peureulak, menegaskan adanya penggelembungan suara untuk Caleg PAS, Muhammad Daud.
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 24 · Tahun 1956
• 29 Nov 1956
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
literasihukum.com/peraturan/16754/pembentukan-daerah-otonom-propinsi-aceh-dan-perubahan-peraturan-pembentukan-propinsi-sumatera-utara
Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 4 · Tahun 1974
• 04 Jun 1974
Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara
literasihukum.com/peraturan/17074/pembentukan-kabupaten-aceh-tenggara
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara
Opini
• 24 Jan 2024
Menilik Perbedaan antara Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat
literasihukum.com/pelanggaran-ham-dan-ham-berat
Artikel ini menjelaskan perbedaan antara pelanggaran HAM dengan pelanggaran HAM berat disertai contoh konkrit kasus pelanggaran HAM. Yuk simak!
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 14 · Tahun 1999
• 20 Apr 1999
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
literasihukum.com/peraturan/17392/pembentukan-kabupaten-daerah-tingkat-ii-aceh-singkil
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 2 · Tahun 2005
• 16 Apr 2005
Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
literasihukum.com/peraturan/15852/badan-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-wilayah-dan-kehidupan-masyarakat-provinsi-nanggroe-aceh-darussalam-dan-kepulauan-nias-provinsi-sumatera-utara
…ng Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 2 · Tahun 2007
• 06 Sep 2007
Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
literasihukum.com/peraturan/15847/penanganan-permasalahan-hukum-dalam-rangka-pelaksanaan-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-wilayah-dan-kehidupan-masyarakat-di-provinsi-nanggroe-aceh-darussalam-dan-kepulauan-nias-provinsi-sumatera-utara
…anaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara