Menampilkan 21–30 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Kamus Hukum
Pidana pengawasan
literasihukum.com/kamus-hukum/729/pidana-pengawasan
Pidana pengawasan Bentuk pidana/pembinaan dengan pengawasan terhadap terpidana sesuai ketentuan. Contoh: Hakim menjatuhkan pidana pengawasan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hukum Pidana Rujukan umum: KUHP d…
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 1 · Tahun 2001
• 03 Apr 2001
Perubahan Atas Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Yang Dikeluarkan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
literasihukum.com/peraturan/14204/perubahan-atas-ketentuan-pidana-dalam-peraturan-daerah-yang-dikeluarkan-sebelum-berlakunya-undang-undang-nomor-22-tahun-1999
…rovinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Yang Dikeluarkan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 20 · Tahun 2001
• 21 Nov 2001
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
literasihukum.com/peraturan/17460/perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
…001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 15 · Tahun 2002
• 17 Apr 2002
Tindak Pidana Pencucian Uang
literasihukum.com/peraturan/17492/tindak-pidana-pencucian-uang
Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Kamus Hukum
Pengawasan pengawasan internal pemerintah
literasihukum.com/kamus-hukum/2207/pengawasan-pengawasan-internal-pemerintah
Pengawasan pengawasan internal pemerintah Pengendalian, pemeriksaan, atau penilaian kepatuhan hukum atas penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pengawasan pengawasan internal pemerintah:…
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 4 · Tahun 2009
• 21 Sep 2009
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
literasihukum.com/peraturan/15838/perubahan-atas-undang-undang-nomor-30-tahun-2002-tentang-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
…tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Opini
• 10 Feb 2026
Vonis Laras Faizati dan Era Baru "Pidana Pengawasan" dalam KUHP Nasional
literasihukum.com/vonis-laras-faizati-dan-era-baru-pidana-pengawasan-dalam-kuhp-nasional
Vonis Laras Faizati menandai era baru pidana pengawasan dalam KUHP Nasional. Apa implikasinya bagi kebebasan berpendapat?
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 30 · Tahun 2014
• 01 Sep 2014
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK
literasihukum.com/peraturan/1100/gugus-tugas-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-dan-eksploitasi-seksual-anak
…) Kota Pare-Pare Nomor 30 Tahun 2014 tentang GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK
Peraturan
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia · No. 19 · Tahun 2020
• 09 Sep 2020
Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
literasihukum.com/peraturan/15200/penyelesaian-uang-pengganti-yang-diputus-pengadilan-berdasarkan-undang-undang-nomor-3-tahun-1971-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
…utus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2022
• 01 Apr 2022
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
literasihukum.com/peraturan/13133/pedoman-pelaksanaan-sistem-penanganan-pengaduan-tindak-pidana-korupsi-di-lingkungan-pemerintah-daerah
…ntaeng Nomor 15 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH