Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 399 · Tahun 1961 • 15 Jul 1961

Mengabulkan Permohonan The Djin Liong dan The Djin Sing Untuk Menjadi Warga Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958

literasihukum.com/peraturan/15306/mengabulkan-permohonan-the-djin-liong-dan-the-djin-sing-untuk-menjadi-warga-negara-republik-indonesia-berdasarkan-pasal-v-peraturan-peralihan-undang-undang-no-62-tahun-1958

…he Djin Liong dan The Djin Sing Untuk Menjadi Warga Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 335 · Tahun 1961 • 29 Jun 1961

Mengabulkan Permohonan Chew Lie Koei Untuk Menjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958

literasihukum.com/peraturan/15311/mengabulkan-permohonan-chew-lie-koei-untuk-menjadi-warganegara-republik-indonesia-berdasarkan-pasal-4-undang-undang-no-62-tahun-1958

…abulkan Permohonan Chew Lie Koei Untuk Menjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 596 · Tahun 1961 • 21 Nov 1961

Mengabulkan Permohonan Tan Boen Tjoan Untuk Mendjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Indonesia Undang-Undang No. 62 Tahun 1958

literasihukum.com/peraturan/15286/mengabulkan-permohonan-tan-boen-tjoan-untuk-mendjadi-warganegara-republik-indonesia-berdasarkan-pasal-v-peraturan-peralihan-indonesia-undang-undang-no-62-tahun-1958

…ulkan Permohonan Tan Boen Tjoan Untuk Mendjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Indonesia Undang-Undang No. 62 Tahun 1958

Materi Hukum • 07 Feb 2023

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Baru

literasihukum.com/pertanggungjawaban-pidana-korporasi

Artikel ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP baru. Mau tau tentang pertanggungjawaban pidana? yuk simak

Materi Hukum • 14 Feb 2026

Barang Anda Dirusak Orang? Ini Pasal Perusakan Barang di KUHP Baru dan Ancaman Hukumannya

literasihukum.com/barang-anda-dirusak-orang-ini-pasal-perusakan-barang-di-kuhp-baru-dan-ancaman-hukumannya

Pasal perusakan barang di KUHP Baru: definisi, ancaman hukuman, perbedaan 'merusak' vs 'menghancurkan', dan contoh kasus.

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 7 · Tahun 1968 • 16 Jul 1968

Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah

literasihukum.com/peraturan/16983/perubahan-pasal-3-undang-undang-nomor-6-tahun-1962-tentang-wabah

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah

Kamus Hukum

PPh Pasal 21

literasihukum.com/kamus-hukum/2675/pph-pasal-21

PPh Pasal 21 Pemotongan PPh atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Kategori: Hukum Pajak Sinonim: PPh 21 Contoh: Contoh: Istilah "PPh Pasal 21" digunakan…

Kamus Hukum

PPh Pasal 23

literasihukum.com/kamus-hukum/2676/pph-pasal-23

PPh Pasal 23 Pemotongan PPh atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa tertentu yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri. Kategori: Hukum Pajak Sinonim: PPh 23 Contoh: Contoh: Istilah "PPh Pasal 23" digun…

Kamus Hukum

PPh Pasal 26

literasihukum.com/kamus-hukum/2677/pph-pasal-26

PPh Pasal 26 Pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sesuai ketentuan domestik dan/atau tax treaty. Kategori: Hukum Pajak Sinonim: PPh 26 Contoh: Contoh: Istilah "PPh Pasal 26" digunakan dalam konteks…

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 44 · Tahun 1970 • 26 Sep 1970

Pelaksanaan Berlakunya Pasal 15 Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdangangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang

literasihukum.com/peraturan/15603/pelaksanaan-berlakunya-pasal-15-undang-undang-no-4-tahun-1970-tentang-pembentukan-daerah-perdangangan-bebas-dan-pelabuhan-bebas-sabang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Berlakunya Pasal 15 Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdangangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang